Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan konsistensi Pemerintah Indonesia dalam membangun ekosistem baterai kendaraan listrik dari hulu hingga hilir pada Selasa, 29 Agustus 2023. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan cadangan nikel Indonesia yang mencapai 29 persen dari total cadangan dunia di tengah pergeseran global menuju energi hijau.
Dilansir dari Investortrust, strategi ini bertujuan untuk mendorong nilai tambah mineral domestik serta menekan emisi gas buang. Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan tersebut didasari pada potensi besar Indonesia dalam peta persaingan energi masa depan di pasar Eropa, China, dan Asia Tenggara.
"Di Eropa pada 2019 sudah buat perencanaan bahwa pada tahun 2027 sebanyak 61,7% mobil di sana sudah pakai kendaraan listrik. Di China malah lebih agresif, juga di Timur Tengah dan bahkan termasuk di Asia Tenggara. Itulah cikal bakal kenapa kita merumuskan, kenapa kita konsisten dan fokus dalam mendorong kebijakan hilirisasi untuk ekosistem baterai mobil. Itu landasan berpikirnya, teoritisnya," jelas Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Pemerintah kemudian mengundang produsen global untuk berinvestasi, dimulai dari kesepakatan dengan Hyundai asal Korea Selatan. Kerja sama ini menjadi titik awal produksi mobil listrik di tanah air setelah melalui proses lobi yang kompetitif dengan negara lain.
"Pada November 2019 saya menandatangani MOU pertama dengan Hyundai untuk produksi mobil listrik Ionic. Itu yang pertama kita tandatangani dengan Hyundai, padahal ada beberapa negara lain yang melakukan lobi kepada Hyundai, tapi saya tidak mau sebut nama negaranya. Dan itu tarik menariknya luar biasa sekali," terang Bahlil.
Mantan Ketua Umum Hipmi ini mengakui adanya tantangan birokrasi dalam proses masuknya investasi besar tersebut. Meskipun demikian, Hyundai berhasil merealisasikan investasi senilai US$ 1,6 miliar di Karawang yang tuntas pada tahun 2021.
"Saya tidak mau buka ÔÇÿbarangÔÇÖ itu. Tapi jujur saja, tak seindah apa yang kita bayangkan," kata Bahlil merujuk pada rumitnya birokrasi di Indonesia.
Bahlil menekankan pentingnya efisiensi biaya produksi karena baterai mencakup 40 persen dari total biaya mobil listrik. Komposisi utama baterai meliputi nikel, mangan, kobalt, dan lithium, di mana hampir semua material tersebut tersedia di Indonesia kecuali lithium.
"Waktu pertama masuk ada Covid-19, alhamdulillah tahun 2021 selesai," katanya.
Ia juga membandingkan kondisi ini dengan masa lalu Indonesia sebagai eksportir minyak yang kini justru menjadi importir karena ketiadaan hilirisasi. Saat ini, konsumsi nasional mencapai 1,5 juta barel per hari, sementara produksi hanya 650 ribu barel.
"Sangat tidak masuk akal ketika industri yang sama dibangun di negara lain tapi bisa lebih murah dan kompetitif dibanding kita, padahal kita punya biaya produksi yang lebih murah. Lalu, saya bertemu dengan Presiden Jokowi. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi, kita harus konsisten untuk jalankan ekosistem baterai mobil," katanya.
Untuk menciptakan persaingan sehat, pemerintah menggandeng LG dari Korea Selatan dan CATL dari China sebagai pemain utama. LG telah menyepakati investasi sebesar US$ 9,8 miliar melalui kolaborasi dengan Indonesia Battery Corporation (IBC).
"Sudah impor, subsidi pula," tegas Bahlil.
Proyek kolaborasi ini melibatkan berbagai perusahaan seperti Antam, IBC, Posco, dan Huayou. Rangkaian produksi direncanakan mulai berjalan di Karawang, Batang, hingga Maluku Utara mulai Februari 2024.
"Iki adalah kolaborasi pertama membangun ekosistem baterai mobil dari hulu ke hilir di Indonesia. Oleh konsorsium terdiri atas Antam, IBC, Posco, Huayou, dan LG. Itu termasuk nomor dua terbesar dunia. Hilirnya sudah selesai, tapi masih ada sedikit masalah di hulu," katanya.
Bahlil juga memastikan bahwa kepemilikan saham dalam ekosistem ini tetap mengedepankan peran negara. Sebesar 51 persen saham di sektor hulu dikuasai BUMN, sementara di sektor antara rata-rata berkisar 25-35 persen.
"Saya adu saja. Maka LG berhasil melakukan tandatangan kesepakatan investasi dengan konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC) dan BUMN sebesar US$ 9,8 miliar atau Rp 100 triliun lebih. Itu salah satu investasi terbesar pasca reformasi yang pernah kita dapatkan," terang Bahlil.
Pemerintah juga membidik perusahaan lain seperti Volkswagen (VW), BASF, dan Foxconn untuk memperluas jangkauan industri. Strategi ini mencakup pertimbangan penerapan pajak ekspor untuk menjaga ketersediaan bahan baku di dalam negeri.
"Jadi investasi ekosistem baterai mobil tidak dikuasai asing. Tapi kita manfaatkan teknologi dan market asing. Kita juga tidak pakai konsultan asing untuk mendesainnya. Tapi murni tim dan manajer investasi yang semuanya tidak punya background terhadap barang ini," kata Bahlil.
Terkait manfaat lingkungan, peningkatan penggunaan kendaraan listrik diharapkan mampu menurunkan polusi udara yang signifikan, khususnya di Jakarta. Pemerintah memberikan insentif berupa subsidi Rp 7 juta untuk motor listrik dan pembebasan PPN untuk mobil listrik.
"Ini kan politik dagang. Termasuk dengan tax minimum global. Jadi dengan berbagai macam upaya itu dilakukan," jelas Bahlil.
Kebijakan subsidi ini diklaim akan mengurangi beban subsidi BBM jangka panjang. Dengan populasi sepeda motor mencapai lebih dari 100 juta unit, pengalihan ke tenaga listrik dipandang sebagai solusi efisiensi anggaran negara.
"Penyebabnya ada yang bilang PLTU, ada yang bilang kendaraan. Tapi yang saya mau sampaikan begini, suka atau tidak suka, lambat atau cepat kita akan tinggalkan ini," katanya.
Bahlil juga menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap kritik internasional, termasuk rekomendasi dari Dana Moneter Internasional (IMF). Ia menolak intervensi pihak luar terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia.
"Sekarang ini ada 100 juta lebih sepeda motor di Indonesia. Berapa subsidi per liter terhadap bahan bakar? Subsidi sekarang kan Rp 2 ribu sampai Rp 3 ribu per liter, lalu dikali umur pemakaian motor. Dengan hanya sekali memberikan subsidi Rp 7 juta maka selanjutnya akan mengurangi pemakaian bahan bakar minyak dan dengan sendirinya akan mengurangi subsidi BBM dan juga mengatasi polusi. Dan ini untuk mendorong industri baterai kita," katanya.
Selain menarik investasi, Kementerian Investasi mewajibkan kolaborasi antara investor asing dengan pengusaha daerah dan UMKM. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri guna memastikan pemerataan ekonomi di wilayah operasional industri.
"Pasti negara-negara lain tidak setuju dengan kebijakan Indonesia ini. Makanya kemarin ada report dari IMF yang salah satu rekomendasinya adalah mempertimbangkan untuk mengkaji kembali kebijakan larangan ekspor nikel kita. Saya lawan itu. Apa urusannya IMF mengatur negara kita. Urus saja negara yang sakit, negara kita tidak sakit. Pada tahun 1998 kan IMF yang mendiagnosa yang membuat kita sakit tambah sakit, akhirnya industri kita hancur," tegas Bahlil.
Sebagai bentuk pemanis, pemerintah tetap memberikan fasilitas tax holiday bagi industri yang memberikan nilai tambah maksimal. Sebaliknya, industri yang hanya memberikan nilai tambah di bawah 50 persen tidak akan mendapatkan fasilitas tersebut.
"Ketika saya ditunjuk jadi Menteri Investasi, saya buat Peraturan Menteri setiap investasi yang masuk wajib berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan dan UMKM di daerah agar orang daerah diberi kesempatan untuk menjadi tuan di negerinya sendiri. Jangan lagi kolaborasi dengan orang Jakarta, nanti yang kaya itu lagi itu lagi," katanya.
Menutup paparannya, Bahlil mengklarifikasi isu penguasaan lahan tambang nikel oleh pihak asing. Ia menyatakan bahwa mayoritas Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel masih dimiliki oleh pengusaha nasional.
"Sekarang kan baru Hyundai. Saya kemarin ke VW, ada kemungkinan mau bangun di sini. Kemudian Ford dan Cerry dari China. Jadi prospeknya akan jauh lebih baik. Ini juga solusi untuk kita menurunkan emisi dan udara kita lebih baik. Dan juga bicara efisiensi subsidi daripada harga minyak itu sendiri," katanya.
Persoalan dominasi asing di sektor industri pengolahan lebih disebabkan oleh kendala pendanaan dari perbankan nasional. Menurutnya, syarat ekuitas yang tinggi menjadi hambatan utama pengusaha lokal masuk ke sektor hilir yang membutuhkan modal besar.
"Mana bisa 40%, investasinya saja minimal US$ 4 miliar. Kalau 30% diminta ekuiti, dikali US$ 4 miliar maka ekuitinya US$ 1,2 miliar sekitar Rp 18 triliun. Sementara di luar negeri ekuiti cukup 10%. Ini masalahnya," jelas Bahlil.
