Keterlibatan Asuransi dalam Program Makan Bergizi Gratis Tidak Sederhana

Keterlibatan Asuransi dalam Program Makan Bergizi Gratis Tidak Sederhana
Foto: Ilustrasi Keterlibatan Asuransi dalam Program Makan Bergizi Gratis Tidak Sederhana.

| ÔùÅ Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan menilai keterlibatan asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG) tidak sederhana. ÔùÅ Secara prinsip, industri asuransi bisa memberikan perlindungan risiko keracunan. ÔùÅ AAUI menyoroti besarnya anggaran MBG yang dinilai berpotensi menekan ruang fiskal sektor lain. |

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

JAKARTA, investortrust.id - Seiring dengan tidak sedikitnya kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), peran asuransi sempat diwacanakan untuk terlibat dalam program ini.

Namun, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengungkapkan, hadirnya asuransi dalam program MBG menghadapi tantangan. Terlebih jika melihat alokasi anggaran program yang hanya Rp 15.000 per anak.

ÔÇ£Kalau kita lihat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang disisakan per kepala berapa Rp 15.000, dari asuransi mau dikutip berapa? Kan amsyong. Jadi kita juga harus realistis,ÔÇØ ujarnya, dalam Konferensi Pers AAUI Triwulan IV 2025, belum lama ini.

Budi menyatakan, terkait penjaminan risiko dari keracunan program MBG, secara prinsip industri bisa saja memberikan perlindungan namun harus memenuhi prasyarat tertentu.

ÔÇ£Saya katakan bisa, tapi tentunya dengan syarat dan kondisi yang harus datang dari kita. Tidak bisa kalau istilahnya penunjukan atau penugasan,ÔÇØ katanya.

Dengan skema yang tidak tepat, lanjut Budi, nantinya bakal menyulitkan perusahaan asuransi non BUMN atau swasta untuk menggarap perlindungan keracunan MBG. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan tata kelola yang baik apabila program tersebut dijalankan menggunakan anggaran APBN.

ÔÇ£Apalagi kalau ini menggunakan anggaran APBN, prosesnya harus transparan dan governance-nya harus jalan, apakah melalui proses tender. Ini yang masih ngeri-ngeri sedap,ÔÇØ ucapnya.

Terlepas dari itu, menurut Budi bahwa skala anggaran program MBG yang sangat besar bakal berpotensi menekan ruang fiskal di sektor lainnya.

ÔÇ£Kita harus jujur bahwa ini memakan 60% dari anggaran negara. Jadi kita bisa lihat sendiri bagaimana indikator ekonomi yang lainnya bisa bergerak kalau 60% diambil di MBG,ÔÇØ ujarnya.

Namun begitu, ia tidak menampik jika program MBH bisa mendorong aktivitas pada sektor pangan seperti tepung, telur, dan daging. Tapi dampaknya ke pertumbuhan ekonomi secara luas masih belum bisa dipastikan.

ÔÇØApakah itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Itu masih menjadi pertanyaan besar,ÔÇØ kata Budi.

Artikel terkait

Rekomendasi