Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola industri gula nasional pada Rabu (15/4/2026). Langkah ini menyusul laporan kerugian finansial yang dialami PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) mencapai Rp 680 miliar.
Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen menyatakan bahwa kerugian besar tersebut menjadi indikator adanya persoalan serius dalam pengelolaan aset publik di sektor hulu hingga hilir. Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, kondisi ini dinilai sebagai momentum untuk memperbaiki kinerja BUMN pengelola komoditas strategis.
"Kerugian SGN seharusnya menjadi perhatian serius karena perusahaan tersebut mengelola aset publik," ujar Soemitro Samadikoen, Ketua Umum APTRI dalam keterangan tertulisnya.
Soemitro menilai kegagalan mencapai target swasembada gula disebabkan oleh kebijakan yang tidak selaras dengan kondisi petani di lapangan. Ia juga menyoroti manajemen perusahaan yang perlu lebih adaptif terhadap tantangan kualitas bahan baku dan dinamika pasar domestik.
Terkait rencana pengalihan impor bahan baku gula dari swasta ke BUMN, APTRI berpendapat kebijakan tersebut tidak akan efektif tanpa peningkatan efisiensi pabrik. Selain itu, pengawasan distribusi gula kristal rafinasi (GKR) perlu diperketat untuk mencegah kebocoran yang sempat terindikasi pada 2025.
APTRI juga meminta pemerintah menyesuaikan Harga Acuan Penjualan (HAP) dengan biaya produksi yang terus meningkat. Ketidaksesuaian harga jual saat ini dianggap menekan margin usaha para petani tebu di berbagai daerah.
Di tingkat produksi, petani masih menghadapi kendala akses pupuk bersubsidi dan keterbatasan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, teknologi mekanisasi di Indonesia dinilai masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara produsen besar seperti Brasil dan Australia.
Keterlambatan program bongkar ratoon dan pembukaan lahan baru yang kurang tepat waktu turut memperparah tingginya biaya produksi domestik. APTRI mendorong keterlibatan aktif petani dalam perumusan kebijakan agar aturan yang dihasilkan lebih implementatif bagi pelaku industri utama.
