Kritik publik terhadap tata kelola pemerintahan menguat pada Kamis, 16 April 2026, menyusul polemik rincian anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 268 triliun dan persoalan tingginya harga tiket pesawat domestik. Penurunan kompetensi administratif pejabat dinilai menjadi pemicu munculnya keraguan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan lintas sektor tersebut.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengelola pagu anggaran tahun 2026 mencapai Rp 268 triliun, dengan alokasi Rp 255,5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Rp 12,4 triliun untuk dukungan manajemen. Besarnya angka tersebut memicu sorotan tajam setelah muncul informasi mengenai pengadaan barang simbolik seperti alat makan dan perlengkapan pendidikan, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Manajemen BGN memberikan klarifikasi bahwa pengadaan laptop hanya berjumlah sekitar 5.000 unit, bukan 32.000 unit seperti isu yang beredar. Selain itu, anggaran alat makan hanya dialokasikan untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total pagu sekitar Rp 215 miliar, sementara pengadaan kaos kaki merupakan bagian dari perlengkapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Indonesia (SPPI) di Universitas Pertahanan.
Selain masalah anggaran gizi, sektor transportasi udara juga menunjukkan tren negatif akibat harga tiket yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang udara domestik sepanjang 2025 turun 5,82 persen menjadi 59,8 juta orang. Kondisi ini berlanjut pada periode Januari hingga Februari 2026 dengan penurunan penumpang sebesar 5,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi hanya sekitar 9 juta orang.
Menteri Pariwisata mengakui bahwa mahalnya tiket domestik telah menekan mobilitas wisatawan nusantara dan mengurangi daya saing rute dalam negeri terhadap rute luar negeri. Meski diagnosis masalah telah dilakukan, langkah pemerintah sejauh ini masih terbatas pada koordinasi antar-kementerian tanpa rencana tindakan terukur yang konkret untuk menurunkan harga tiket.
"inflasi pengamat" ujar sumber dalam laporan Nasional.
Istilah tersebut muncul sebagai bentuk defensif pemerintah terhadap kritik masyarakat, sementara defisit kompetensi dalam menjawab persoalan secara jernih terus menjadi sorotan utama. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas dan menunjukkan rencana aksi yang transparan dalam mengelola anggaran raksasa serta menyelesaikan masalah lintas sektor secara permanen.
