Aliansi Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) Nusantara mempertegas arah program pemenuhan gizi bangsa dengan memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional pada Minggu (24/5/2026). Langkah taktis ini diambil sebagai komitmen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan gizi yang merata di berbagai wilayah Indonesia.
Program ini bertujuan menguatkan ekonomi masyarakat melalui pelibatan langsung dalam proses produksi pangan. Seperti dilansir dari Media Indonesia, aliansi tersebut kini telah membangun jaringan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah titik strategis, mulai dari Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, NTB, hingga Papua Selatan.
Guna menjaga kualitas di setiap SPPG, aliansi ini berkolaborasi dengan mahasiswa dan organisasi Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) untuk menerapkan model Tata Kelola 10 Ribu. Sistem manajerial ini dirancang demi menjaga transparansi sekaligus mengintegrasikan sektor UMKM ke dalam rantai pasok pangan nasional.
Ketua Aliansi Yayasan MBG Nusantara sekaligus Sekjen DPP ARUN, Bungas T. Fernando Duling menegaskan bahwa program ini berjalan sesuai dengan amanat konstitusi negara.
"Semangatnya adalah kebangkitan ekonomi. Rakyat harus terlibat langsung dalam produksi, bukan hanya menjadi konsumen," kata Bungas T. Fernando Duling dalam keterangan resmi, Minggu (24/5/2026).
Pihak aliansi juga menggandeng pelaku usaha mikro agar intervensi gizi ini dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan di tingkat daerah.
"Kami menempatkan UMKM sebagai pilar utama. Tujuannya, agar program ini tidak hanya memperbaiki kualitas SDM, tetapi juga menjadi stimulan bagi ekonomi mikro di daerah," ujar Ketua UKM IKM Nusantara, Chandra Manggih Rahayu dalam keterangan resmi, Minggu (24/5/2026).
Selain keterlibatan UMKM, aliansi ini turut mengikutsertakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui program riset lapangan dan metode live-in untuk membangun basis data tata kelola yang kuat. Para mahasiswa bertugas memantau langsung proses produksi di unit SPPG secara berkala.
Ketua Yayasan Telaga Kasih Nusantara sekaligus Ketua Srikandi DPP ARUN, Linda Kartika Dewi menjelaskan bahwa keterlibatan kalangan akademisi sangat penting untuk memetakan tantangan teknis di lapangan.
"Kami ingin memastikan standardisasi mutu tidak hanya bagus di atas kertas, tapi teruji di lapangan," kata Linda Kartika Dewi.
Sebagai langkah keberlanjutan program, aliansi menjadwalkan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada bulan Juni mendatang bersamaan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Diskusi tersebut ditujukan untuk merumuskan formulasi baku terkait implementasi ekonomi yang inklusif, sementara di setiap dapur jaringan kini dipasang spanduk Pasal 33 UUD 1945 sebagai pengingat pengelolaan sumber daya.
