Aksi Protes Warga Blora Tanam Pisang di Jalan Rusak, Pemprov Jateng Usul Dana Inpres 2026 Terbaru

Kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan di wilayah Kabupaten Blora kembali memicu aksi protes dari masyarakat setempat. Pada Minggu, 31 Mei 2026, sejumlah warga meluapkan kekecewaannya dengan cara menanam pohon pisang dan pepaya tepat di tengah ruas jalan provinsi Randublatung–Cepu.

Aksi simbolis ini merupakan bentuk kritik tajam atas lambannya respons pemerintah dalam memperbaiki kerusakan jalan yang telah berlangsung lama. Selain menanam pohon, warga secara swadaya menimbun lubang-lubang jalan yang dalam dengan tanah grosok demi meminimalisir risiko kecelakaan.

Dalam aksi tersebut, warga juga membentangkan simbol kartu kuning sebagai peringatan keras bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng). Kartu kuning ini melambangkan kegagalan otoritas terkait dalam memberikan fasilitas jalan yang aman bagi masyarakat.

Lilik Yuliantoro, seorang aktivis lokal yang terlibat dalam aksi, menegaskan bahwa kartu kuning tersebut adalah peringatan agar pemerintah segera bertindak nyata. Menurutnya, jalan tersebut merupakan urat nadi ekonomi yang sudah bertahun-tahun dikeluhkan namun tak kunjung diperbaiki secara menyeluruh.

Kerusakan jalan yang semakin parah dinilai sudah berada pada tingkat yang sangat membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Warga merasa terpaksa memasang pohon pisang sebagai penanda darurat agar pengendara bisa lebih waspada saat melintasi titik-titik yang rusak parah.

Selain menuntut perbaikan fisik, warga juga menyoroti sikap Gubernur Jawa Tengah dalam menanggapi persoalan ini. Sebelumnya, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, telah menyampaikan langsung keluhan mengenai jalan rusak tersebut kepada pihak provinsi.

Namun, sebagian besar masyarakat merasa tanggapan yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan harapan untuk percepatan pembangunan. Exy Wijaya, salah satu peserta aksi, menyatakan bahwa warga Blora memiliki hak yang sama untuk menikmati jalan yang layak.

Ia menekankan bahwa masyarakat Blora patuh membayar pajak, sehingga sudah sepatutnya timbal balik berupa infrastruktur yang memadai bisa dirasakan. "Jangan menyakiti masyarakat Blora, bangunlah jalan Randublatung-Cepu ini karena statusnya adalah jalan provinsi," tegas Exy saat diwawancarai Antara.

Upaya Pemprov Jateng dan Pengusulan Dana Pusat

Menanggapi gelombang protes tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeklaim tengah mengupayakan solusi melalui bantuan anggaran pusat. Pemprov mengusulkan agar tiga ruas jalan provinsi di Kabupaten Blora mendapatkan kucuran dana dari program Inpres Jalan Daerah (IJD).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jateng, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan bahwa koordinasi terus dilakukan agar usulan ini segera disetujui. Pihaknya berupaya menjalin komunikasi intensif dengan anggota Komisi V DPR RI untuk memperjuangkan prioritas pembangunan tersebut.

Daftar ruas jalan di Kabupaten Blora yang masuk dalam usulan program Inpres Jalan Daerah (IJD) antara lain:

• Ruas Jalan Singget–Doplang–Cepu dengan target pengerjaan sepanjang 7,5 kilometer.
• Ruas Jalan Kunduran–Ngawen dengan target pengerjaan sepanjang 8 kilometer.
• Ruas Jalan Todanan–Ngawen dengan target pengerjaan sepanjang 11 kilometer.

Henggar menambahkan bahwa semua data untuk ketiga ruas jalan tersebut telah selesai diinput ke dalam sistem usulan IJD. Pemerintah berharap dukungan dari pusat dapat menutup celah kekurangan anggaran yang dialami daerah dalam menangani kerusakan infrastruktur.

Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama mengapa penanganan jalan provinsi di wilayah Blora tidak bisa dilakukan secara masif dan cepat. Untuk tahun ini, alokasi dana yang tersedia untuk perbaikan ruas jalan yang sedang diprotes hanya sekitar Rp5,276 miliar.

Anggaran tersebut direncanakan akan segera masuk ke tahap lelang dalam waktu dekat agar pengerjaan bisa segera dimulai. Namun, Henggar mengakui bahwa dana tersebut sangat terbatas jika dibandingkan dengan total panjang kerusakan yang ada di lapangan.

Menurut hitungan teknis, dana sebesar Rp5,276 miliar tersebut diperkirakan hanya mampu membiayai perbaikan jalan sepanjang kurang lebih 500 meter saja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan kondisi ekonomi saat ini yang memengaruhi biaya konstruksi.

Faktor yang menyebabkan terbatasnya daya jangkau anggaran perbaikan jalan tahun ini adalah:

• Terjadinya kenaikan harga material konstruksi yang cukup signifikan di pasaran.
• Adanya kebutuhan untuk melakukan pelebaran badan jalan demi standar keamanan.
• Rencana penambahan lebar jalan masing-masing 50 sentimeter pada sisi kanan dan kiri.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa perbaikan menyeluruh memang membutuhkan pendanaan yang jauh lebih besar dari yang dialokasikan saat ini. Oleh karena itu, skema dana Inpres menjadi tumpuan utama Pemprov Jateng untuk menyelesaikan masalah jalan di Blora.

Meskipun aksi protes warga dilakukan dengan menanam pohon di tengah jalan, kegiatan tersebut dilaporkan berlangsung secara kondusif. Aparat keamanan berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan aksi berjalan tertib tanpa mengganggu arus lalu lintas secara total.

Masyarakat berharap agar usulan dana Inpres tersebut bukan sekadar wacana administratif, melainkan benar-benar terealisasi dalam waktu dekat. Bagi warga, jalan yang mulus bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan nyawa dan kelancaran distribusi ekonomi daerah.

Sebagai ringkasan, berikut adalah rincian anggaran dan cakupan pengerjaan jalan provinsi di Blora yang bersumber dari APBD Provinsi saat ini:

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbaikan yang bersumber dari anggaran rutin tahun ini memang belum bisa mencakup seluruh ruas Randublatung-Cepu yang dikeluhkan warga. Pemerintah masih terus menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait usulan tambahan anggaran untuk pengerjaan yang lebih panjang.