Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Upaya ini dilakukan demi menjaga kepentingan nasional, meningkatkan transparansi perdagangan internasional, serta memperkuat devisa negara.
Pendirian PT Danantara Sumber Daya Indonesia menjadi dasar utama dari penguatan regulasi tersebut, seperti dilansir dari Investor Daily. Pengaturan ini dinilai mendesak mengingat besarnya kontribusi sektor SDA yang mencapai sekitar 60 persen dari total ekspor nasional, dengan komoditas penopang utama meliputi batu bara, ferro alloy, dan crude palm oil (CPO).
Kebijakan penataan tersebut diambil sebagai perwujudan dari pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945. Aturan hukum itu mewajibkan negara untuk menguasai cabang-cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Kebijakan ini juga merupakan amanat dari Pasal 33 dimana negara wajib mengontrol atau menguasai sektor penting," ujar Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pemerintah juga menyoroti adanya dampak lingkungan dari sektor pertambangan yang bersifat ekstraktif ini, di samping nilai tambah ekonominya. Selain itu, integrasi sistem melalui BUMN ekspor didorong untuk mengatasi ketidaksesuaian data akibat praktik trade mis-invoicing atau under-invoicing antara Indonesia dengan negara tujuan.
Langkah pengawasan devisa hasil ekspor komoditas strategis kemudian diperketat lewat pembentukan badan usaha baru demi mencegah kerugian negara. Validitas data perdagangan nasional ditargetkan menjadi lebih kuat melalui penugasan ke kementerian terkait.
"Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis oleh pemerintah melalui BUMN ekspor yang ditugaskan ke Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, membentuk PT yang namanya Danantara Sumber Daya Indonesia," pungkas Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
