Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang menguat di tengah partisipasi aktif dalam berbagai forum diplomasi global pada Rabu (15/4/2026). Dalam acara Focus Group Discussion di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ia menyoroti terkendalinya inflasi serta surplus perdagangan yang bertahan selama 70 bulan berturut-turut.
Data ekonomi nasional menunjukkan performa positif pada sektor keuangan yang dibarengi dengan perluasan lapangan kerja serta penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Dilansir dari Nasional, pemerintah mencatat sektor perbankan tetap solid melalui pertumbuhan simpanan dan penyaluran kredit yang stabil hingga triwulan II-2026.
ÔÇ£Tingkat kemiskinan kita turun menjadi 8,25 persen. Gini ratio kita turun, pengangguran juga menurun. Penciptaan lapangan kerja sepanjang 2025 mencapai 2,71 juta tenaga kerja baru,ÔÇØ ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pemerintah juga melaporkan kemajuan besar dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat yang berlangsung intensif sejak setahun terakhir. Proses bilateral tersebut berhasil memangkas tarif sejumlah produk Indonesia dari 32 persen menjadi sekitar 19 persen, serta membuka peluang tarif nol persen untuk 1.819 produk pilihan.
ÔÇ£Kenapa Amerika penting? Karena neraca dagang positif tertinggi kita berasal dari Amerika. Amerika mengimpor produk manufaktur Indonesia seperti minyak sawit, elektronik, sepatu, tekstil, furnitur, dan lainnya,ÔÇØ ucap Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Capaian ini dinilai memberikan proteksi sekaligus stimulus bagi industri padat karya domestik yang mempekerjakan sekitar 5 juta orang. Selain penurunan tarif, kerja sama kedua negara diperkuat pada sektor energi, teknologi digital, pangan, dan upaya mengatasi hambatan non-tarif.
ÔÇ£Nah ini mungkin yang mempermudah untuk kita menyelesaikan seluruh perundingan. Kalau Indonesia tidak high profile, Indonesia tidak menjadi prioritas. Dengan Amerika misalnya, Indonesia kan sebetulnya positif neraca perdagangan dengan Amerika 20 miliar dollar AS, namun Indonesia tetap menjadi prioritas,ÔÇØ kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Terkait tantangan hukum, pemerintah menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung AS tidak membatalkan perjanjian yang sudah ada karena telah memenuhi prosedur hukum masing-masing negara. Namun, AS kini memerlukan dasar hukum tambahan yang memicu investigasi Section 301 terkait isu kapasitas berlebih dan tenaga kerja paksa.
Respons resmi pemerintah Indonesia atas investigasi tersebut telah disampaikan pada 15 April 2026 sebagai langkah persiapan menuju tahap konsultasi dengan United States Trade Representative (USTR). Agenda diskusi lanjutan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 12 Mei 2026 mendatang.
