PT Pembiayaan Digital Indonesia atau AdaKami mendorong penguatan literasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor untuk menanggulangi peningkatan kasus penipuan digital dalam acara Executive Policy Forum di Jakarta pada Jumat (17/4/2026). Langkah ini merespons data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK yang mencatat kerugian Rp 9,1 triliun dari 432 ribu laporan penipuan sepanjang November 2024 hingga Januari 2026.
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, forum kolaboratif yang diinisiasi Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) ini melibatkan OJK, BSSN, AFPI, dan AFTECH. Seluruh pihak menyepakati penegasan komitmen bersama untuk memperkuat sistem pertahanan siber nasional di tengah masifnya perkembangan teknologi informasi.
Ketua Umum ADIGSI, Firlie Ganinduto menyatakan bahwa kejahatan digital menjadi ancaman serius bagi ketahanan siber nasional. Ia menekankan bahwa teknologi mutakhir saat ini memiliki sisi yang dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu.
"Perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi ini memudahkan manusia, namun di sisi lain teknologi ini juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator dan sektor swasta menjadi kunci dalam memperkuat keamanan siber sekaligus meningkatkan edukasi pengguna," ujar Firlie Ganinduto, Ketua Umum ADIGSI.
Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (IASC) OJK, Hudiyanto menyebutkan bahwa modus operandi penipuan telah bertransformasi menjadi masalah yang terorganisasi. OJK terus berupaya melakukan mitigasi risiko melalui Satgas PASTI guna melindungi konsumen dari ekosistem keuangan yang tidak sehat.
"Fraud dan scam digital saat ini telah berkembang menjadi tantangan yang bersifat struktural, sistematik, dan bahkan menjadi semacam 'industri'. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang kolaboratif dalam menanganinya. OJK bersama Satgas PASTI dan seluruh pelaku usaha dan asosiasi terkait terus memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat dalam rangka penanganan fraud dan scam digital," ujar Hudiyanto, Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (IASC) OJK.
Data teknis dari BSSN menunjukkan adanya anomali trafik yang sangat tinggi di ruang digital Indonesia. Deputi Bidang Keamanan Siber & Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas mengungkapkan mayoritas anomali tersebut merupakan perangkat lunak berbahaya.
"Temuan ini menggambarkan bagaimana potensi-potensi serangan siber di Indonesia sangat besar. Melalui Perpres No. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber, kami menggandeng para penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas, untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan siber, melindungi ekosistem perekonomian digital sebagai tulang punggung ekonomi nasional, serta meningkatkan kekuatan dan kapabilitas keamanan siber nasional," ujar Slamet Aji Pamungkas, Deputi Bidang Keamanan Siber & Sandi Perekonomian BSSN.
Direktur Eksekutif AFPI, Yasmine Meylia Sembiring menjelaskan bahwa asosiasi kini lebih fokus pada tindakan preventif daripada sekadar menangani kasus yang sudah terjadi. AFPI aktif mengoordinasikan laporan platform ilegal melalui portal pengaduan internal untuk ditindaklanjuti oleh otoritas berwenang.
"Sebagai asosiasi Pindar, kami menempatkan pelindungan konsumen sebagai prioritas utama, dan mendorong pergeseran dari penanganan kasus ke pencegahan yang lebih proaktif dan terintegrasi. Melalui portal pengaduan AFPI, kami juga menerima laporan terkait platform ilegal, yang selanjutnya kami koordinasikan dengan Satgas PASTI untuk ditindaklanjuti. Ke depan, AFPI akan terus berperan aktif menjaga ekosistem digital yang sehat dan terpercaya," ujar Yasmine Meylia Sembiring, Direktur Eksekutif AFPI.
Chief of Public Affairs AdaKami, Karissa Sjawaldy menegaskan bahwa pihaknya memprioritaskan keamanan akun melalui teknologi e-KYC dan liveness detection. Perusahaan juga terus memantau risiko secara berkelanjutan menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.
"Kami juga menyadari bahwa upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri. Karena itu, AdaKami terus bersinergi dengan regulator, asosiasi, dan mitra strategis untuk memperkuat ekosistem digital yang lebih aman, termasuk melalui partisipasi dalam forum ini," ujar Karissa Sjawaldy, Chief of Public Affairs AdaKami.
