Presiden China Xi Jinping mendesak agar jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz tetap beroperasi secara normal demi kepentingan ekonomi global pada Senin (20/4/2026). Permintaan tersebut disampaikan langsung dalam komunikasi telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman.
Langkah diplomatik ini diambil Beijing guna merespons meningkatnya tensi keamanan di kawasan tersebut yang mengancam arus distribusi komoditas energi dunia. Dialog antar-pemimpin ini menyusul pertemuan tingkat tinggi Xi Jinping dengan Putra Mahkota Abu Dhabi pekan lalu yang juga membahas kepatuhan pada hukum internasional.
"Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk pelayaran normal, karena hal ini menjadi kepentingan bersama negara-negara kawasan dan komunitas internasional," ujar Xi, dilansir dari Detik Finance.
Penegasan tersebut berkaitan erat dengan posisi China sebagai pembeli utama minyak mentah dari Iran. Saat ini, jalur perdagangan tersebut mengalami gangguan serius setelah otoritas Iran menutup sebagian besar akses bagi kapal non-militer sebagai respons atas konflik dengan Amerika Serikat dan Israel sejak Februari.
Xi Jinping menyatakan bahwa pemerintahannya memberikan dukungan penuh bagi kedaulatan negara-negara Timur Tengah dalam menentukan arah masa depan mereka sendiri. China berkomitmen mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di wilayah yang tengah bergejolak tersebut.
Beijing saat ini menunjukkan kekhawatiran mendalam terhadap stabilitas di jalur pelayaran vital tersebut. Kondisi semakin memanas menyusul aksi penyitaan kapal kargo milik Iran oleh militer Amerika Serikat baru-baru ini.
Insiden penyitaan kapal tersebut menjadi pemicu tekanan baru terhadap kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya telah diupayakan antara Washington dan Teheran. Di sisi lain, pihak Iran menunjukkan sinyal keengganan untuk kembali ke meja perundingan damai dalam waktu dekat.
Pemerintah China secara resmi mendorong agar semua pihak segera melakukan gencatan senjata secara menyeluruh tanpa menunda waktu. Diplomasi dan jalur politik dianggap sebagai satu-satunya solusi untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung.
Melalui Kementerian Luar Negeri, China memberikan peringatan keras terkait risiko runtuhnya kesepakatan damai akibat tindakan provokatif. Seluruh pihak yang terlibat dalam konflik diminta secara tegas untuk tetap mematuhi poin-poin kesepakatan gencatan senjata yang telah ada.
