PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) secara resmi memutuskan pembagian dividen tunai senilai Rp 4,01 miliar kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Keputusan pembagian laba tersebut setara dengan 10 persen dari total laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 40,02 miliar. Dilansir dari Kompas, setiap investor dijadwalkan menerima dividen tunai sebesar Rp 0,46 per lembar saham.
Pelaksanaan RUPST dilakukan secara hibrida melalui kehadiran fisik di WIKA Tower 2 serta sistem elektronik EASY KSEI. Berdasarkan hasil rapat, mayoritas laba bersih atau sebesar 90 persen dialokasikan sebagai cadangan lainnya untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan.
Selain penetapan dividen, perseroan melaporkan kinerja keuangan sepanjang tahun buku 2025 dengan perolehan omzet penjualan mencapai Rp 3,59 triliun. Capaian ini didorong oleh perolehan kontrak baru yang tercatat sebesar Rp 4,01 triliun di tengah tantangan sektor konstruksi.
Pihak manajemen melakukan restrukturisasi organisasi dengan memberhentikan Dwi Gawan Islandhi H.B. dari jabatan Komisaris Independen yang telah efektif sejak Februari 2026. Pemegang saham juga menyepakati pemberhentian Agus Pramono selaku Direktur Operasi dan Supply Chain Management serta Tjia Marwan dari posisi Komisaris.
Guna mengisi kekosongan jabatan tersebut, rapat menunjuk Andrianto dan Indriani Widiastuti sebagai Komisaris baru. Selain itu, Noor Aljanna Fitri Gayo resmi diangkat untuk menduduki posisi Komisaris Independen perseroan.
| Jabatan | Nama Pengurus |
|---|---|
| Direktur Utama | Kuntjara |
| Direktur Pemasaran dan Pengembangan | Rija Judaswara |
| Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko | Syailendra Ogan |
| Direktur Teknik dan Produksi | Verly Widiantoro |
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya transformasi bisnis untuk memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan. Perseroan tetap berkomitmen mengimplementasikan praktik bisnis berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam mendukung pembangunan nasional.