Pimpinan Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, memberikan teguran keras kepada sejumlah anggota dewan yang meninggalkan ruangan saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Aksi meninggalkan rapat tersebut dinilai tidak menghargai jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang hadir secara lengkap dalam agenda penting tersebut. Berdasarkan laporan Megapolitan, jumlah wakil rakyat yang berada di lokasi terus menyusut secara signifikan sepanjang jalannya persidangan.
Ketidakhadiran para anggota dewan di kursi rapat memicu reaksi langsung dari pimpinan sidang. Wibi menekankan pentingnya menjaga etika profesi dan penghormatan antarlembaga saat pembahasan kebijakan daerah sedang berlangsung.
ÔÇ£Saya ingatkan kembali teman-teman kita agar menghargai rekan-rekan eksekutif,ÔÇØ ucap Wibi Andrino, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Penegasan ini muncul setelah melihat ketimpangan jumlah kehadiran antara pihak legislatif dan eksekutif. Wibi pun sempat melontarkan pernyataan sindiran terhadap fenomena kosongnya kursi anggota dewan yang terjadi secara serentak tersebut.
ÔÇ£Rupanya pada kompak (absen),ÔÇØ kata Wibi Andrino, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Data kehadiran menunjukkan bahwa dari 49 kursi yang tersedia, rapat paripurna tersebut awalnya hanya dihadiri oleh 18 orang anggota dewan. Situasi semakin memburuk setelah pemaparan dari Komisi D selesai, di mana jumlah peserta rapat yang tersisa hanya tinggal enam orang.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan kehadiran pihak Pemprov DKI Jakarta yang menurunkan 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengikuti rapat. Menanggapi hal itu, Sekretariat DPRD diminta untuk segera memanggil para anggota agar kembali ke ruang sidang.
Pasca peringatan tersebut, beberapa anggota dewan terlihat mulai kembali memasuki ruangan hingga jumlahnya meningkat menjadi 15 orang. Agenda utama dalam rapat ini adalah penyampaian tanggapan dan rekomendasi dari setiap komisi terkait kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.
Fokus utama pembahasan dalam forum paripurna ini mencakup beberapa isu krusial bagi warga ibu kota. Sejumlah sektor strategis yang dievaluasi meliputi penanganan masalah pendidikan, sistem pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan di Jakarta.
