Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa pembangunan pusat pemerintahan di Provinsi Papua Tengah merupakan langkah krusial bagi masa depan wilayah tersebut. Ia menilai proyek yang sedang berjalan ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan warisan berharga sekaligus awal kebangkitan masyarakat menuju Papua yang lebih sejahtera.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ribka saat melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung Kawasan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah pada Rabu, 3 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang dinilai sangat konsisten dalam mengawal proyek strategis ini.
Ribka mengamati bahwa saat ini sudah terlihat kemajuan yang signifikan pada sejumlah fasilitas utama pemerintahan di lokasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa proses pembangunan tiga gedung penting, yakni kantor Gubernur, kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terus menunjukkan hasil nyata.
Menurut Ribka, progres tersebut menjadi cerminan dari komitmen kuat pemerintah daerah dalam menyediakan sarana pemerintahan yang memadai dan representatif. Fasilitas yang baik diharapkan mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di seluruh wilayah Papua Tengah.
Fasilitas Pendukung dan Target Penyelesaian
Selain fokus pada tiga gedung utama, proyek besar ini juga mencakup pembangunan berbagai infrastruktur pendukung yang akan menunjang mobilitas birokrasi. Salah satu bagian dari rencana tersebut adalah pembangunan tiga tower yang dirancang untuk mendukung aktivitas administrasi pemerintahan di kawasan tersebut.
Ribka memuji sinergi antara Gubernur, Wakil Gubernur, MRP, hingga jajaran DPR yang secara aktif mengawasi jalannya pembangunan pusat pemerintahan ini. Ia meyakini bahwa kehadiran pusat pemerintahan baru ini akan menjadi tonggak sejarah atau legacy bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Poin utama progres pembangunan pusat pemerintahan Papua Tengah :
- Pembangunan gedung utama yang meliputi Kantor Gubernur, Kantor MRP, dan Kantor DPR Papua Tengah sebagai pusat kebijakan.
- Pembangunan tiga tower pendukung yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang operasional dan aktivitas pemerintahan daerah.
- Komitmen kuat dari jajaran pemerintah daerah dan pusat untuk menciptakan infrastruktur yang representatif bagi pelayanan publik.
- Target penyelesaian seluruh proyek fisik secara menyeluruh pada akhir tahun 2026 mendatang.
Daftar poin di atas merangkum elemen-elemen penting yang menjadi fokus perhatian pemerintah dalam mempercepat pemerataan infrastruktur di wilayah otonomi baru tersebut. Koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Senada dengan Wamendagri, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti juga memberikan respons positif terhadap perkembangan di lapangan. Berdasarkan hasil peninjauannya, pembangunan kantor Gubernur, gedung MRP, gedung DPR, serta tiga tower pendukung sudah berjalan sesuai jalur yang direncanakan.
Diana merincikan bahwa terdapat pembagian blok gedung, yaitu Gedung A, Gedung B, dan Gedung C yang lokasinya berada di sekitar kantor gubernur serta kantor legislatif. Ia bersyukur karena meskipun tantangan geografis di Papua cukup besar, progres di lapangan hingga saat ini dinilai sangat baik.
Rangkuman target dan struktur bangunan pusat pemerintahan :
| Fasilitas Bangunan | Status Progres | Target Rampung |
|---|---|---|
| Kantor Gubernur & DPR | Sesuai Rencana (On Track) | Desember 2026 |
| Gedung MRP Papua Tengah | Progres Signifikan | Desember 2026 |
| Tiga Tower Pendukung (A, B, C) | Tahap Konstruksi Berjalan | Desember 2026 |
Tabel tersebut menunjukkan jadwal pengerjaan yang ketat agar seluruh fasilitas dapat dioperasikan secara fungsional dalam waktu dekat. Pemerintah berharap integrasi antara kantor eksekutif dan legislatif dalam satu kawasan dapat meningkatkan efisiensi kerja birokrasi di provinsi tersebut.
Pemerintah pusat menargetkan agar seluruh proses pembangunan kawasan pusat pemerintahan ini dapat selesai sepenuhnya pada Desember 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat akan terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah guna memastikan kebutuhan teknis dan kendala di lapangan segera teratasi.
Langkah koordinasi ini dilakukan guna memastikan proyek tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memiliki kualitas bangunan yang mampu bertahan lama. Dengan selesainya infrastruktur ini, Papua Tengah diharapkan siap menjadi motor penggerak pembangunan baru di wilayah timur Indonesia.
