Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menginstruksikan percepatan layanan pertanahan guna memastikan tidak adanya tunggakan berkas pada pengujung tahun. Arahan ini disampaikan saat peninjauan layanan akhir pekan di Kantor Pertanahan Kota Semarang pada Sabtu (18/4/2025).
Penyelesaian dokumen tanpa penundaan menjadi poin krusial dalam kunjungan tersebut, terutama mengingat tren kenaikan volume permohonan dari masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Sebagaimana dilansir dari Kompas, penumpukan berkas perlu diantisipasi melalui langkah mitigasi yang terencana dan efisien.
"Di tengah volume layanan yang makin tinggi, ekspektasi masyarakat juga meningkat. Di saat yang sama, kita dituntut untuk bekerja cepat dengan tingkat keakuratan yang tinggi," ujar Ossy Dermawan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.
Wakil Menteri menekankan bahwa tingginya permohonan di Jawa Tengah berisiko menyebabkan kendala operasional jika tidak segera ditangani secara proaktif. Beliau mendesak seluruh jajaran agar menyelesaikan setiap permohonan dengan segera guna menghindari penumpukan agenda evaluasi di masa mendatang.
"Siapkan mitigasi, jangan sampai kita kewalahan. Jangan tunda-tunda, selesaikan sekarang supaya di akhir tahun tidak lagi ada rapat-rapat terkait tunggakan," tegas Ossy Dermawan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.
Selain aspek kecepatan, inovasi pada proses bisnis di tingkat Kantor Pertanahan dianggap perlu untuk mengakomodasi kebutuhan lapangan. Ossy menyebut Kantah sebagai garda terdepan harus mampu menciptakan terobosan yang relevan bagi pemohon layanan.
"Untuk mempermudah proses bisnis, mohon didukung dengan informasi mengenai hal-hal yang perlu kita benahi sehingga kebijakan yang diambil selaras dengan kondisi di daerah dalam menghadapi masyarakat secara langsung," ujar Ossy Dermawan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.
Peningkatan kualitas pelayanan juga menuntut adanya kerja sama yang solid dengan berbagai instansi terkait, seperti pemerintah daerah serta aparat penegak hukum. Sinergi ini diperlukan untuk menjamin layanan yang akuntabel dan minim hambatan administratif bagi publik.
