Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan kontradiktif mengenai kelanjutan konflik dengan Iran pada Senin (20/4/2026) di tengah berakhirnya masa gencatan senjata. Meski mengaku tidak terburu-buru, Trump meyakini negosiasi lanjutan akan segera berlangsung di Islamabad, Pakistan.
Sebagaimana dilansir dari Kompas, ketegangan ini terjadi menjelang berakhirnya gencatan senjata selama 14 hari pada Rabu (22/4/2026). Melalui unggahan media sosial dan wawancara telepon, Trump memperingatkan potensi ledakan bom jika kesepakatan tidak tercapai tepat waktu.
Trump menyatakan bahwa dirinya tetap berencana mengirim tim negosiasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden AS JD Vance. Namun, pihak Iran menunjukkan resistensi kuat dan menuntut pengurangan syarat dari pihak Gedung Putih sebelum bersedia hadir di meja perundingan.
"Saya sama sekali tidak berada di bawah tekanan, meskipun semuanya akan terjadi relatif cepat!" kata Trump, Presiden Amerika Serikat melalui platform Truth Social.
Pernyataan tersebut muncul saat Trump menegaskan posisinya kepada Bloomberg News mengenai status gencatan senjata yang ada. Kepada media tersebut, ia menilai sangat kecil kemungkinan bagi Amerika Serikat untuk memperpanjang masa penghentian konflik tersebut.
Di sisi lain, ketua parlemen sekaligus kepala negosiator Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, menanggapi tekanan tersebut dengan tegas. Ghalibaf menuduh Washington sedang berupaya memaksa Teheran untuk menyerah tanpa syarat dalam proses diplomasi ini.
"Kami tidak menerima negosiasi di bawah bayang-bayang ancaman," tulis Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran dalam unggahannya di media sosial X pada Selasa (21/4/2026).
Pemerintah Iran menyatakan telah menyiapkan strategi militer baru jika perundingan gagal membuahkan hasil. Penegasan ini menjadi respons atas ancaman serangan yang dilontarkan oleh pihak Amerika Serikat sebelumnya.
Situasi di lapangan dilaporkan semakin memanas setelah Angkatan Laut AS menyita sebuah kapal pada Minggu (19/4/2026). Kapal tersebut dituduh berupaya menembus blokade pelabuhan Iran yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melontarkan kritik keras terhadap operasi militer AS di perairan tersebut. Ia menyebut tindakan lapangan Amerika Serikat bertolak belakang dengan upaya perdamaian yang diklaim di depan publik.
"Tindakan AS tidak sesuai dengan klaim diplomasi," kata Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran melalui unggahan media sosial pada Senin (20/4/2026).
Konflik ini berakar pada serangkaian isu krusial yang meliputi program pengayaan nuklir, pengaruh proksi regional, dan kendali atas Selat Hormuz. Jalur pelayaran internasional tersebut saat ini mengalami pembatasan lalu lintas sejak serangan AS dan Israel pada Februari 2026.
Saat ini, Pemerintah Pakistan terus melakukan persiapan untuk memfasilitasi putaran kedua pembicaraan antara delegasi Amerika Serikat dan Iran. Langkah diplomasi ini menjadi upaya terakhir guna menghindari eskalasi militer skala penuh di kawasan Teluk Persia.
