Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pengiriman perwakilan ke Islamabad, Pakistan, untuk memulai negosiasi putaran kedua dengan Iran pada Minggu (19/4/2026), di tengah ancaman serangan terhadap fasilitas energi jika kesepakatan gagal tercapai.
Langkah diplomatik ini diambil menjelang berakhirnya masa gencatan senjata pada Rabu (22/4/2026), meskipun situasi di lapangan kian memanas akibat insiden militer di Selat Hormuz dan Teluk Oman baru-baru ini.
Dilansir dari Kompas, ketegangan meningkat setelah kapal perusak USS Spruance mencegat kapal kargo Iran, Touska, pada Senin (20/4/2026) dini hari menyusul tuduhan pelanggaran gencatan senjata oleh pihak Teheran.
"Perwakilan saya akan pergi ke Islamabad, Pakistan. Mereka akan berada di sana besok malam, untuk Negosiasi," tulis Trump di Truth Social sebagaimana dikutip Al Jazeera.
Trump menyatakan bahwa tawaran yang diberikan kepada pihak Iran merupakan opsi yang sangat adil untuk mengakhiri perselisihan yang terus berlangsung antar kedua negara tersebut.
"Kami menawarkan kesepakatan yang sangat adil dan makul, dan saya harap mereka menerimanya karena, jika tidak, Amerika Serikat akan menghancurkan setiap pembangkit listrik dan setiap jembatan di Iran," tulis Trump.
Mantan presiden tersebut juga memberikan keterangan mengenai tindakan tegas militer Amerika Serikat yang melumpuhkan ruang mesin kapal dagang Iran yang dianggap melanggar aturan internasional.
"Kapal Angkatan Laut kami menghentikan mereka tepat di jalurnya dengan membuat lubang di ruang mesin," tulis Trump.
Menanggapi situasi tersebut, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menyatakan bahwa Teheran belum memberikan kepastian untuk hadir dalam meja perundingan di Islamabad pada Senin (20/4/2026).
"Setelah kesepakatan tercapai, kami menghadapi tindakan AS di Selat Hormuz, yang mereka sebut 'blokade angkatan laut.' Dan dalam satu jam terakhir Anda telah menyaksikan mereka menyerang kapal dagang Iran, dan ini jelas merupakan pelanggaran gencatan senjata," kata Baghaei sebagaimana diberitakan AP News.
Baghaei menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk tekanan diplomatik yang disertai ancaman kekuatan militer dalam rangka melindungi kedaulatan nasional mereka.
"Pertama, kami tidak akan menerima 'batas waktu' atau 'ultimatum' dari pihak AS dalam melindungi kepentingan nasional Iran," ujarnya.
Pemerintah Iran juga menyampaikan kesiapan angkatan bersenjatanya untuk merespons segala bentuk agresi yang mungkin dilakukan oleh Amerika Serikat maupun sekutunya di masa depan.
"Kami akan terus membela negara kami selama kepentingan nasional membutuhkannya. Tanpa ragu, jika AS dan Israel melancarkan invasi lain, angkatan bersenjata Iran akan melakukan segala daya upaya untuk membela negara," tegas Baghaei.
Pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan Yulius Purwadi menilai terdapat perbedaan sikap yang tajam antara dorongan agresif dari Amerika Serikat dengan keraguan besar dari pihak Teheran.
"Yang satu sedang menggebu-gebu untuk segera berangkat ke Islamabad, (Wakil Presiden AS) JD Vance kemarin, tapi nyatanya tadi pagi, 2 jam yang lalu masih ada di Amerika Serikat dan tentu saja keputusan itu masih nunggu keputusan dari Iran mengirim atau tidak," katanya dalam program Sapa Indonesia Pagi KompasTV pada Selasa (21/4/2026).
Yulius menambahkan bahwa kecurigaan Iran terhadap motif tersembunyi Amerika Serikat menjadi hambatan utama bagi Pakistan sebagai mediator untuk meyakinkan kedua belah pihak agar mau berdialog.
"Mungkin harus menggandeng pihak ketiga, seperti pada perundingan yang pertama, di detik-detik terakhir berkomunikasilah dengan China, lalu China akan menjadi penjamin bahwa perundingan sangat perlu," kata Yulius.
Peneliti Senior Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) Fauzia Cempaka berpendapat bahwa keberhasilan negosiasi putaran pertama seharusnya menjadi dasar kuat bagi keberlanjutan proses perdamaian secara diplomatik.
"Aktor-aktor lain yang sebelumnya tentu saja tidak terlibat secara langsung, seperti Tiongkok dan Rusia, tentu juga harus mulai untuk diajak," ujarnya.