Ketiadaan transportasi publik yang memadai di berbagai wilayah Indonesia memicu gelombang kepanikan masyarakat setiap kali isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) muncul. Kondisi tersebut memaksa warga mengandalkan kendaraan pribadi dan berbondong-bondong mengantre di SPBU untuk mengisi bensin hingga penuh.
Ketergantungan tinggi pada kendaraan pribadi ini terjadi karena ketimpangan fasilitas transportasi antara Jakarta dengan daerah lain. Dilansir dari Otomotif, pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran), Ki Darmaningtyas, menyebut kegagalan pemerintah dalam menyediakan alternatif mobilitas yang terjangkau sebagai akar masalah.
"Sekarang ini masyarakat menjadi panik, karena enggak ada daerah yang mempunyai angkutan umum cukup baik, kecuali Jakarta saja," ujar Darmaningtyas, Pengamat Transportasi Instran.
Menurutnya, ketiadaan pilihan moda transportasi massal yang manusiawi di luar Jakarta membuat produktivitas harian warga sangat bergantung pada fluktuasi harga energi. Hal ini berdampak langsung pada kondisi ekonomi rumah tangga ketika harga BBM mengalami penyesuaian.
"Ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi sangat tinggi. Maka ketika BBM naik, secara otomatis mereka menjadi panik," kata Darmaningtyas, Pengamat Transportasi Instran.
Darmaningtyas juga melontarkan kritik terhadap fokus pemerintah yang saat ini gencar mendorong konversi kendaraan pribadi berbasis BBM ke listrik. Langkah tersebut dinilai tidak menyentuh substansi persoalan kemacetan maupun ketergantungan energi secara mendasar.
"Tapi ini juga enggak pernah menjadi pelajaran bagi pemerintah. Mestinya dalam kondisi seperti ini, pemerintah itu membuat program yang cerdas," kata Darmaningtyas, Pengamat Transportasi Instran.
Pengalokasian anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk memperkuat armada angkutan umum di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Pembangunan sistem angkutan massal secara masif dianggap lebih efektif dibandingkan memberikan insentif untuk kendaraan listrik pribadi.
"Membeli bus-bus listrik untuk angkutan umum yang dibagikan ke semua daerah. Bukan malah mengkonversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik. Pemerintah sepertinya selalu mengulangi kebodohan-kebodohan yang sudah terjadi pada masa lalu," ujar Darmaningtyas, Pengamat Transportasi Instran.
Hingga saat ini, pemerintah masih terus mempromosikan ekosistem kendaraan listrik melalui berbagai skema insentif. Namun, kebijakan yang masih berorientasi pada kepemilikan kendaraan pribadi diprediksi akan membuat masalah kemacetan dan kepanikan ekonomi terus berulang.
