Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni bukan sekadar seremoni untuk mengenang pidato bersejarah Soekarno pada tahun 1945 silam. Momen ini seharusnya menjadi ajang refleksi mendalam guna menegaskan kembali arah pembangunan bangsa, terutama dalam sektor ekonomi nasional.
Dalam rumusan awalnya, Pancasila diposisikan sebagai dasar negara sekaligus filosofi hidup yang mencakup dimensi politik, sosial, hingga ekonomi. Namun, hingga saat ini, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan ekonomi masyarakat dirasa belum sepenuhnya terwujud secara nyata.
Terdapat sebuah titik temu yang sering kali terabaikan dalam diskusi publik, yakni keselarasan antara ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila. Keduanya bukanlah dua kutub yang saling berseberangan, melainkan memiliki landasan nilai yang sangat identik.
Fondasi utama yang menyatukan keduanya meliputi prinsip keadilan ('adl), semangat persaudaraan (ukhuwah), pola kemitraan (syirkah), dan tujuan kesejahteraan bersama (falah). Dalam kemajemukan Indonesia, konvergensi ini menjadi solusi krusial untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan dominasi pasar yang sering mengabaikan aspek moral.
Sinergi Ideologi dan Prinsip Keadilan
Sila kelima Pancasila secara tegas mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak boleh hanya berpusat dan dinikmati oleh kelompok tertentu saja.
Semangat tersebut sangat sejalan dengan maqashid syariah atau tujuan utama ekonomi Islam yang mengedepankan kemaslahatan umat. Prinsip ini berfokus pada distribusi kekayaan yang merata, perlindungan kaum lemah, serta pelarangan praktik eksploitasi ekonomi.
Pasal 33 UUD 1945 sering dianggap sebagai jembatan ideologis yang menghubungkan antara Pancasila dengan prinsip ekonomi Islam. Konsep ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama memiliki kemiripan dengan nilai ta'awun atau tolong-menolong dalam tradisi Islam.
Banyak kajian ilmiah telah membuktikan bahwa prinsip ekonomi Islam memiliki kesesuaian filosofis dengan sistem ekonomi nasional kita. Terutama dalam hal tanggung jawab sosial dan semangat keadilan yang menjadi urat nadi perekonomian Indonesia.
Ekonomi Islam tidak dibangun berdasarkan logika akumulasi modal semata atau sekadar mencari keuntungan pribadi. Sistem ini melarang keras praktik riba, gharar (ketidakpastian), serta maysir (spekulasi) karena dipandang sebagai sumber ketidakadilan.
Sebaliknya, sistem ini justru mendorong aktivitas produktif yang berakar kuat pada sektor riil di tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi titik relevansi dengan cita-cita ekonomi Pancasila yang menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar komoditas pasar.
Tantangan Kualitas Pertumbuhan dan UMKM
Masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya soal rendahnya angka pertumbuhan ekonomi. Persoalan yang lebih serius terletak pada kualitas dari pertumbuhan itu sendiri yang belum sepenuhnya inklusif.
Ketimpangan masih menjadi momok karena akses terhadap modal dan teknologi sering kali hanya dikuasai oleh segelintir pihak. Di sisi lain, jutaan pelaku UMKM, khususnya sektor mikro, masih harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan akses pasar dan pembiayaan.
Meskipun UMKM mendominasi dari segi jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja, kontribusinya terhadap ekonomi nasional masih relatif rendah. Kondisi serupa juga terlihat dalam perkembangan ekonomi Islam di tanah air saat ini.
Terjadi kesenjangan yang cukup lebar antara pertumbuhan di sektor keuangan syariah dengan penguatan di sektor riil. Perkembangan perbankan syariah yang pesat ternyata belum diimbangi dengan industrialisasi halal yang kuat, terutama pada level UMKM.
Beberapa fakta terkait kondisi ekonomi syariah saat ini meliputi:
- Total aset keuangan syariah nasional telah mencapai angka signifikan yakni Rp3.131 triliun berdasarkan data OJK tahun 2026.
- Ekosistem ekonomi syariah dinilai belum terorkestrasi dengan maksimal karena setiap sektor cenderung berjalan masing-masing.
- Industri halal dan lembaga keuangan syariah masih kekurangan interkoneksi yang kuat untuk saling mendukung satu sama lain.
- Sektor riil belum merasakan dampak maksimal dari besarnya perputaran aset di lembaga keuangan syariah.
Kesenjangan data dan realitas di lapangan ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyinergikan regulasi yang ada. Diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi agar aset keuangan yang besar dapat langsung menyentuh pelaku usaha di tingkat bawah.
Negara Sebagai Aktor Penyeimbang
Ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam memiliki pandangan yang sama dalam menolak konsentrasi kekayaan pada kelompok elit. Keduanya menempatkan negara sebagai aktor kunci untuk memastikan terciptanya keseimbangan di dalam pasar.
Negara tidak boleh hanya berperan sebagai penonton pasif saat terjadi ketidakadilan ekonomi di tengah masyarakat. Peran negara sangat dibutuhkan melalui regulasi, skema pembiayaan, perlindungan sosial, serta penguatan lembaga koperasi dan UMKM.
Berikut adalah beberapa instrumen penting yang menjadi titik temu kedua sistem ekonomi tersebut:
| Instrumen Ekonomi | Nilai yang Terkandung | Tujuan Utama |
|---|---|---|
| Koperasi | Demokrasi ekonomi dan inklusivitas | Wadah usaha bersama untuk anggota |
| ZISWAF | Keadilan distributif dan kedermawanan | Pemerataan kekayaan bagi kaum dhuafa |
| Industri Halal | Standar kualitas dan etika produk | Peningkatan daya saing global bangsa |
| Sektor Riil | Produktivitas dan anti-spekulasi | Penciptaan lapangan kerja secara luas |
Melalui instrumen-instrumen di atas, terlihat jelas bahwa fokus utama bukan hanya pada profit, melainkan pada kemaslahatan. Tabel tersebut menunjukkan bagaimana nilai-nilai spiritual dan kebangsaan dapat bersatu dalam kebijakan ekonomi praktis.
Etika Bisnis dan Keberlanjutan Lingkungan
Satu hal yang membedakan kedua sistem ini dengan ekonomi liberal adalah pandangan mereka terhadap etika bisnis. Jika sistem liberal mengejar keuntungan maksimal, ekonomi Islam menjadikan profit sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan umum.
Prinsip ini selaras dengan Pancasila yang menempatkan moralitas dan kemanusiaan sebagai fondasi utama ekonomi nasional. Jika prinsip moral ini diterapkan dengan konsisten, praktik kecurangan atau moral hazard dalam ekonomi bisa diminimalisasi secara efektif.
Lebih jauh lagi, pengembangan industri halal kini menjadi target strategis pemerintah untuk meningkatkan daya saing global. Sertifikasi halal bukan sekadar urusan agama, melainkan jaminan kualitas, keamanan produk, dan standar ekspor yang tinggi.
Industri halal dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang sangat inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan standar yang ketat, produk Indonesia akan memiliki nilai tawar yang lebih baik di pasar internasional tanpa memandang latar belakang agama.
Selain itu, ekonomi Islam menawarkan konsep tawazun atau keseimbangan yang sangat relevan dengan isu keberlanjutan. Pembangunan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan atau mengorbankan masa depan demi pertumbuhan jangka pendek semata.
Nilai ini menjadi jawaban atas tantangan perubahan iklim dan krisis ekologis yang sedang melanda dunia saat ini. Ekonomi Islam dan Pancasila sama-sama menolak model pembangunan rakus yang mengeksploitasi alam secara berlebihan tanpa tanggung jawab sosial.
Harapan Baru pada Konstitusi Ekonomi
Keinginan Presiden Prabowo untuk kembali pada semangat Pasal 33 UUD 1945 memberikan harapan baru bagi masa depan ekonomi bangsa. Kebijakan ini diharapkan mampu menyinergikan potensi ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila secara produktif.
Ekonomi Islam mampu mengintegrasikan prinsip moral dan spiritual ke dalam aktivitas harian, sedangkan Pancasila menjaga inklusivitas dalam keragaman. Keduanya akan saling melengkapi sebagai fondasi yang kokoh untuk membawa Indonesia menuju kemajuan ekonomi yang beradab.
Tujuan akhir dari titik temu kedua sistem ini adalah terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. Tantangan terbesar bangsa kita saat ini bukanlah kekurangan ide, melainkan keberanian mengeksekusi nilai tersebut menjadi kebijakan nyata.
Saat keadilan sosial benar-benar dijadikan kiblat pembangunan, ekonomi tidak lagi sekadar deretan angka statistik yang kaku. Kesejahteraan harus dirasakan secara nyata oleh setiap rakyat, di mana ekonomi Islam dan Pancasila berjalan beriringan menuju satu tujuan nasional.
