Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti distribusi pendapatan dari Taman Nasional Komodo saat memimpin kunjungan kerja di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (24/4). Kunjungan ini merupakan kedatangan pertamanya setelah 20 tahun tidak menyambangi wilayah tersebut.
Dilansir dari Detik Travel, Titiek Soeharto mengapresiasi transformasi keindahan dan kebersihan di kawasan wisata tersebut. Politikus Partai Gerindra ini mengaku takjub saat melihat pemandangan alam dari lokasi diskusi yang menghadap ke laut lepas dan gugusan pulau.
"Untuk saya pribadi saya senang sekali hari ini saya bisa datang lagi ke Labuan Bajo setelah mungkin 20 tahun yang lalu ya saya datang ke sini," aku Titiek Soeharto.
Kekaguman tersebut muncul setelah ia tiba di lokasi pada Kamis (23/4) malam namun belum sempat melihat lanskap sekitar secara jelas karena kondisi gelap. Pagi harinya, ia baru menyadari perubahan signifikan pada infrastruktur dan estetika kawasan tersebut.
"Tadi pangling banget, tadi malam datangnya malam-malam nggak kelihatan (keindahan Labuan Bajo), begitu pagi masya Allah indah sekali di sini ya," imbuh Titiek Soeharto.
Selain memuji keindahan alam, putri mantan Presiden Soeharto ini juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan kebersihan jalanan di Labuan Bajo. Menurutnya, standar kebersihan yang terjaga menjadi poin penting bagi kenyamanan wisatawan.
"Sepanjang jalan ini bagus dan bersih itu saya sangat mengapresiasi sekali," ujar Titiek Soeharto.
Dalam forum diskusi yang melibatkan Kementerian Kehutanan dan pelaku pariwisata tersebut, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menyampaikan keluhan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tiket masuk wisatawan. Ia menyebut daerah tidak mendapatkan bagian langsung dari total penerimaan yang mencapai lebih dari Rp 100 miliar pada 2025.
"Kemarin Pak Bupati mengeluhkan bahwa pemasukan-pemasukan (dari TN Komodo) semuanya ditarik ke pusat, sini hanya kebagian sedikit ya pak?" tanya Titiek Soeharto.
Merespons pertanyaan tersebut, Edistasius Endi meluruskan bahwa realitas di lapangan menunjukkan pemerintah kabupaten sama sekali tidak menerima pembagian dari sektor tersebut. Ia menegaskan bahwa dana yang masuk ke daerah dari tiket masuk bersifat nihil.
"Ibu Ketua, kalau sedikit itu masih ada, ini tidak ada, nol," tegas Edi Endi.
Menanggapi pernyataan keras sang Bupati, Titiek Soeharto berjanji akan membawa isu ini ke tingkat koordinasi yang lebih tinggi. Meskipun secara teknis bukan menjadi wewenang penuh Komisi IV, pihaknya berupaya agar daerah mendapatkan kompensasi yang layak dari potensi ekonomi besar tersebut.
"Pak Bupati, ini sebetulnya bukan urusan kami komisi IV, tapi Insyaallah kami usahakan sampaikan supaya kebagianlah untuk daerah ini. Karena jumlahnya cukup besar, setahun berapa yang bisa terkumpul PNBP-nya," kata Titiek Soeharto.
Edi Endi kemudian memaparkan data bahwa total PNBP dari Taman Nasional Komodo pada tahun 2025 telah menembus angka ratusan miliar rupiah. Titiek Soeharto pun sempat merespons kembali data nominal tersebut dengan nada terkejut atas ketiadaan kontribusi langsung ke kas daerah.
"Rp 100 miliar, bapak nol, nol aja?" ujar Titiek Soeharto.
Situasi diskusi sempat mencair saat Bupati Manggarai Barat menganalogikan kondisi keuangan daerahnya terkait objek wisata nasional tersebut. Ia menyebut kondisi ini justru membebani daerah dari segi pengeluaran tanpa adanya pemasukan tiket.
"Kosong, kalau kosong juga masih baik, malah buntung, bu," ujar Edi Endi.
Titiek Soeharto kemudian menyinggung perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manggarai Barat tahun 2025 yang dilaporkan mencapai Rp 127 miliar. Ia mempertanyakan apakah angka tersebut sudah mencakup keuntungan dari sektor taman nasional.
"Tapi kan PAD-nya ada Rp 127 (miliar)," ujar Titiek Soeharto.
Bupati Edi Endi memberikan klarifikasi bahwa dana Rp 127 miliar tersebut murni berasal dari pajak hotel dan restoran di daratan, bukan berasal dari bagi hasil langsung tiket masuk taman nasional. Meskipun demikian, ia tidak menampik adanya hubungan timbal balik antara keberadaan komodo dengan kedatangan wisatawan.
"PAD Rp 127 miliar itu ya lagi-lagi sumbernya itu bukan dari Taman Nasional Komodo. Itu dari pajak hotel dan restoran yang ada di darat," ujar Edi Endi.
Titiek Soeharto kembali menekankan bahwa korelasi tersebut seharusnya diakui sebagai bagian dari dampak positif ekonomi Taman Nasional Komodo. Keduanya sepakat bahwa kunjungan wisatawan ke spot-spot di laut tetap menjadi pemicu utama perputaran uang di sektor jasa di daratan.
"Ada dong, Pak," ujar Titiek Soeharto.
Meski membenarkan adanya keterkaitan ekonomi secara makro, Bupati menegaskan secara administratif belum ada aliran dana PNBP yang mengucur langsung ke pemerintah daerah. Diskusi tersebut berakhir dengan penegasan bahwa korelasi ekonomi tidak sama dengan kontribusi anggaran langsung.
"Ada, lagi-lagi ada korelasi tapi apakah secara langsung? tidak Bu," kata Edi Endi.
