Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas Haji DPR) mendesak penguatan pengawasan pada pintu imigrasi Indonesia untuk meminimalisasi keberangkatan warga negara Indonesia yang menggunakan jalur haji ilegal ke Arab Saudi. Pengetatan di perbatasan dinilai menjadi solusi utama dalam menutup celah keberangkatan jamaah tanpa dokumen resmi.
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait fungsi pengawasan di perbatasan negara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak ada individu yang dapat menuju Arab Saudi tanpa alasan dan dokumen yang sah, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Rabu (13/5/2026).
"Tadi juga disampaikan, Komisi III sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan) karena border-nya ini kan di imigrasi. Kalau imigrasinya betul-betul melakukan pengetatan, tidak ada celah orang bisa berangkat ke Saudi tanpa alasan," kata Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.
Cucun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR ini memberikan penekanan khusus pada integritas layanan di bandara internasional. Menurutnya, pengendalian ketat di titik keberangkatan tersebut merupakan instrumen krusial dalam menyaring mobilitas penumpang yang berpotensi menyalahgunakan izin tinggal.
"Kuncinya adalah di imigrasi kita. Di setiap kantor-kantor pelayanan imigrasi yang ada di seluruh... yang terutama bandara internasional ini betul-betul terkunci, tertutup, tidak ada orang bisa lolos pergi ke Saudi, " lanjut dia.
Pelaku haji ilegal diketahui sering memanfaatkan visa non-haji untuk masuk ke wilayah Arab Saudi. Dalam upayanya mencegah praktik tersebut, Cucun mengingatkan agar seluruh jajaran imigrasi menjaga komitmen dan menghindari kerja sama dengan pihak tidak bertanggung jawab yang memfasilitasi pelolosan jamaah ilegal.
"Mitigasinya dari negara kita juga, dan jangan sampai ada main-main semua ya. Kalau misalkan dulu masih ada punya kesempatan main-main orang imigrasi segala macam, sekarang alhamdulillah Pak Menteri Imipas kemarin berkomitmen tidak ada celah sedikit pun," lanjutnya.
Terkait tindakan tegas yang diambil otoritas Arab Saudi terhadap sindikat penyelundupan haji, pihak Timwas Haji DPR menyatakan sikap untuk tidak melakukan intervensi terhadap kebijakan hukum negara tersebut. Hal ini dipandang sebagai bentuk peringatan keras bagi WNI agar tidak tergiur tawaran penyelenggaraan haji lokal yang tidak resmi.
"Kita tidak akan mengintervensi apa yang menjadi kebijakan pemerintah Saudi, dan itu bagus sebagai apa, peringatan. Ini biasanya kan orang-orang kita yang ada di sana memberikan harapan-harapan, ada celah-celah bisa menyelenggarakan haji secara dakhili (lokal), kemudian dibikinkan surat segala macam, " pungkasnya.
