Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas Haji DPR) mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk segera menyerahkan laporan skema pergerakan jemaah haji Indonesia pada fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Permintaan ini disampaikan dalam rapat koordinasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (13/5/2026).
Ketua Timwas Haji DPR, Ahmad Cucun Syamsurijal, menekankan pentingnya transparansi rencana operasional untuk mengantisipasi kepadatan di titik paling krusial ibadah haji tersebut. Dilansir dari Detikcom, fokus utama pengawasan terletak pada kesiapan skema Murur bagi jemaah yang tidak menginap di Muzdalifah.
"Oh jelas, ya. Nanti bagaimana skema yang disiapkan oleh Kementerian Haji. Terutama kalau misalkan di puncak haji itu harus memperbanyak yang Murur, ya, kita sosialisasikan. Dan berapa yang akan mengikuti skema Murur tidak mabit (menginap) di Muzdalifah," kata Ketua Timwas Haji DPR Ahmad Cucun Syamsurijal.
Legislator tersebut memberikan penekanan pada pengaturan jemaah yang mengambil skema Tanazul agar tetap terakomodasi dengan baik selama berada di hotel maupun saat menuju Mina. Langkah ini diambil untuk menjamin seluruh jemaah dapat menjalankan rukun haji secara sempurna tanpa kendala koordinasi di lapangan.
"Termasuk sama juga skema Tanazul, tidak mabit di Mina, berapa orang? Mereka harus laporkan sejak awal. Kita akan pastikan jangan sampai nanti tidak terorganisir, tidak di-manage orang yang Tanazul, akhirnya ada jemaah yang berangkat ke Mina, ada yang di hotelnya, kemudian tidak melakukan kesempurnaan ibadah mereka, ya," imbuh Wakil Ketua DPR itu.
Cucun juga mengingatkan Kemenhaj untuk memprioritaskan skenario khusus bagi jemaah lanjut usia (lansia) guna memitigasi risiko kesehatan di tengah jutaan pergerakan orang. Timwas dijadwalkan memulai pengawasan langsung di lapangan pada lima hari sebelum puncak haji untuk memastikan komitmen yang telah disepakati sebelumnya.
"Dan terutama kita nanti H-5 tadi kalau lihat di-schedule akan melakukan pengawasan persiapan puncak haji, Armuzna ya (Arafah, Muzdalifah, Mina). Apakah yang disampaikan dan yang ditawarkan waktu rapat-rapat di Komisi VIII dengan Kementerian Haji ini sudah sesuai belum. Dua syarikah ini kita akan pastikan yang melayani Masyair Armuzna," katanya.
