Penempatan penginapan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya kini menjadi perhatian serius. Masalah penempatan kamar hotel tersebut terpantau melalui laporan yang masuk dalam platform milik Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), yaitu kawalhaji.go.id, seperti dilansir dari Detikcom.
Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas Haji DPR) berkomitmen untuk terus memantau seluruh lini pelaksanaan ibadah haji oleh pemerintah. Persoalan salah penempatan kamar bagi sebagian jemaah ini diakui terjadi di lapangan.
Anggota Timwas Haji DPR Abdul Wachid menjelaskan bahwa kendala tersebut dipicu oleh keberadaan jemaah susulan. Posisi ini diisi untuk menggantikan porsi calon jemaah lain yang batal berangkat karena berbagai kendala mendadak.
"Ya, memang ada kejadian seperti itu. Di antaranya, hal ini terjadi terutama pada jemaah pergantian. Sebenarnya, ini adalah proses bagi jemaah susulan yang menggantikan mereka yang tidak jadi berangkat, misalnya karena meninggal dunia atau alasan lain yang membuat mereka tidak diberangkatkan," kata Abdul Wachid.
Sinkronisasi data jemaah susulan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi harus berjalan lebih cepat. Masalah penempatan kamar ini berdampak langsung pada kelancaran pembagian makanan kepada para jemaah.
"Data jemaah susulan inilah yang perlu disinkronkan lebih cepat antara pihak di Saudi dan di Indonesia. Dengan begitu, hal ini tidak akan menjadi masalah bagi pelayanan di Saudi nantinya," ujar Abdul Wachid.
Kondisi jemaah yang terpisah dari kelompok kloternya dalam pengaturan akomodasi hotel dinilai sangat disayangkan. Temuan di lapangan ini dipastikan masuk dalam agenda evaluasi kedewanan.
"Tentu ini menjadi bahan evaluasi kami, kenapa sektor maupun Kadaker bisa memisahkan jemaah dari rombongannya. Dan yang terpenting, tidak boleh ada katering yang terpisah-pisah dari satu kloter. Hal itu tentu akan menyulitkan pihak katering tersebut untuk membagikan makanan sesuai jumlah kapasitas jemaah di masing-masing kloter. Ini tentu akan menjadi evaluasi kami saat nanti rapat dengan Kemenhaj," kata anggota Timwas Haji DPR Selly Andriany Gantina.
