Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat bergerak menuju Mekkah setelah merampungkan evaluasi pelayanan di Daerah Kerja Madinah pada Senin (18/5/2026). Langkah ini diambil guna memantau secara langsung kesiapan fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina jelang puncak ibadah haji, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Fokus utama peninjauan ini tertuju pada pemenuhan logistik bagi para jemaah, berkaca dari kendala yang terjadi pada pelaksanaan tahun sebelumnya. Pihak legislatif berkomitmen memastikan pasokan makanan aman pada hari-hari krusial di sekitar waktu puncak haji.
"Yang kami akan bersama-sama dengan Ketua Tim, Timwas Haji ini, untuk menyiapkan puncaknya haji, yaitu Arafah dan Mina. Inilah yang krusial, sehingga kami akan secepatnya kembali ke Mekah untuk deteksi ya, cek untuk kondisi di Arafah dan di Mina. Terutama untuk makan, makanan yang menjadi masalah di tahun yang lalu, H-2 haji dan H+1. Ini kami akan cek benar, jangan sampai terjadi yang tahun yang lalu, timbul ada kelaparan, " kata anggota Tim Pengawas Haji DPR Abdul Wachid.
Selain masalah konsumsi, mobilisasi jemaah menuju Arafah juga menjadi agenda pengawasan ketat. Abdul Wachid mengimbau para jemaah agar senantiasa tertib dan mematuhi arahan dari ketua rombongan masing-masing saat proses pemberangkatan.
"Yang kedua, pemberangkatan ke Arafah, ini juga kami akan cek. Terutama jemaah jangan grusa-grusu, jangan tergesa-gesa. Jadi menunggu ya, apa perintah daripada ketua rombongan untuk turun. Jangan sampai turun duluan, sehingga menunggu berjam-jam di bawah. Ini yang sangat penting, " cetus Abdul Wachid.
Meskipun menaruh perhatian besar pada Armuzna, ia memberikan apresiasi terhadap kinerja pelayanan gelombang pertama di Daker Madinah yang dinilai sudah berjalan baik. Catatan positif ini diharapkan menjadi standar bagi pengelolaan kepulangan jemaah haji nantinya.
"Jadi ini adalah menjawab apa yang disampaikan, dipesankan oleh Bapak Presiden, yaitu meningkatkan pelayanan. Ini yang dikatakan, disampaikan beliau dengan adanya Kementerian Haji adalah untuk focus menangani haji, terutama untuk meningkatkan pelayanan. Ini terbukti, dan ini akan kami di Komisi VIII, kami akan sampaikan, akan kami tindak lanjuti di dalam evaluasi, " ungkap Abdul Wachid.
Seluruh hasil temuan lapangan dan catatan pengawasan di Madinah maupun Mekkah ini akan dihimpun oleh Komisi VIII DPR. Data tersebut dijadwalkan menjadi bahan utama dalam rapat evaluasi formal bersama pemerintah setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai.
