Tim Pengawas (Timwas) DPR RI menegur Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk memperhatikan kelayakan fasilitas jemaah haji Indonesia setelah menemukan sejumlah sarana yang tidak memadai di Kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Arab Saudi, pada Sabtu malam (23/5/2026).
Penemuan sarana yang kurang layak tersebut diperoleh ketika rombongan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke wilayah Armuzna, seperti dilansir dari Detikcom. Fasilitas kasur untuk jemaah dinilai terlalu tipis, tidak nyaman, serta ukurannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah Indonesia dan penyedia layanan.
Ketua Timwas DPR Cucun Ahmad Syamsurijal bersama anggota tim bahkan sempat menguji langsung kondisi kasur tersebut di lapangan.
"Sudah kasurnya kecil, penempatannya juga tidak ada space," kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timwas DPR.
Kondisi pelayanan ini kemudian mendapat perhatian dari unsur pimpinan DPR yang meminta agar aspek kenyamanan jemaah serta kesejahteraan petugas di lapangan tetap dijaga seimbang.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus anggota Timwas Haji DPR RI 2026, Sari Yuliati, mengumpulkan aspirasi langsung dari para jemaah saat mengunjungi Hotel Lulua Al Masher No. 423 di Makkah pada Minggu (24/5/2026). Masukan yang diterima meliputi permintaan variasi menu makanan serta peningkatan perhatian terhadap petugas.
"Hari ini kami menerima beberapa catatan dari jemaah, terutama soal variasi menu makanan. Selain itu, mereka juga menginginkan perhatian terhadap kesejahteraan petugas," kata Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI.
Seluruh temuan serta keluhan jemaah dari lapangan ini akan segera dibawa dalam rapat koordinasi bersama pihak Amirul Hajj dan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Evaluasi dilakukan demi memperoleh solusi cepat sebelum puncak ibadah haji dimulai.
Sari menegaskan bahwa kualitas pelayanan bagi jemaah haji tidak boleh dikurangi dengan alasan ketulusan hati mereka dalam beribadah.
"Tidak ada satu pun yang kita tolerir yang memanfaatkan keikhlasan para jamaah dalam beribadah," tegas Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI.
Pemerintah diwajibkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak jemaah secara layak demi mendukung kelancaran ibadah mereka.
"Yang kita harapkan adalah jemaah bisa beribadah dengan sehat wal afiat sehingga bisa menjalankan rukun haji dengan khusyuk," tutur Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI.
