Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas DPR) melakukan pengawasan penuh terhadap sarana transportasi jemaah haji dari Madinah menuju Makkah pada Minggu (17/5/2026). Dilansir dari Detikcom, langkah ini diambil untuk memastikan Kementerian Haji dan Umrah memberikan pelayanan maksimal demi kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia.
Pengawasan ketat ini dipicu oleh adanya laporan mengenai insiden kecelakaan yang menimpa bus jemaah beberapa waktu lalu. Pihak legislatif berkomitmen untuk mencegah terulangnya kejadian serupa selama operasional ibadah haji berlangsung.
"Salah satunya memang pergerakan dari Madinah ke Makkah ini menggunakan transportasi yang perlu kita awasi di sana. Karena beberapa saat yang lalu kita juga mendapat informasi bahwa terdapat kecelakaan bus jemaah kita, dan semoga ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari," ucap anggota Timwas Haji DPR Danang Wicaksana Sulistya.
Penegasan tersebut disampaikan Danang menjelang keberangkatan Timwas Haji Tahap I hari kedua di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Anggota Komisi V DPR tersebut menyatakan bahwa pemantauan juga mencakup seluruh lini transportasi haji.
"Namun, lanjut Danang, ia juga akan fokus melihat bagaimana transportasi jemaah haji ini secara keseluruhan. Termasuk maskapai penerbangan yang membawa jemaah haji dari Tanah Air ke Arab Saudi dan kepulangan."
Selain jalur antarkota, Timwas DPR mengagendakan peninjauan langsung terhadap operasional bus Shalawat di Makkah yang melayani rute pemondokan menuju Masjidil Haram. Pemantauan juga diarahkan pada shuttle taraddudi yang menjadi moda transportasi krusial di wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
"Karena di sini adalah titik kritis bagi pergerakan jemaah. Setelah dari pemondokan menuju Arafah, kemudian Muzdalifah. Karena padatnya, kalau dilihat dari informasi yang masuk ke kami dari Kemenhaj, akan melaksanakan jadwal yang ketat sehingga tiap-tiap kloter jemaah bisa bergeser sesuai dengan waktunya," jelas anggota DPR dari Fraksi Gerindra itu.
Fokus utama dari peninjauan ini adalah memastikan seluruh implementasi di lapangan berjalan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Evaluasi akan terus dilakukan hingga fase kepulangan jemaah ke Indonesia.
"Intinya, kata Danang, pengawasan transportasi jemaah haji akan apakah sesuai dengan kontrak yang diteken Kemenhaj dengan syarikah di Arab Saudi atau tidak. "Kemudian pergerakan-pergerakan internal di Mina, sampai nanti para jemaah kembali ke Tanah Air. Semoga ini menjadi pokok yang kita awasi sehingga sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah," tandas dia.
