Pemerintah Thailand merancang kebijakan fiskal besar melalui rencana penerbitan dekrit darurat untuk menarik pinjaman hingga 500 miliar baht atau setara Rp 267,5 triliun pada Senin (20/4/2026). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat ketahanan ekonomi domestik terhadap tekanan krisis global dan kenaikan harga energi dunia.
Opsi penambahan likuiditas ini muncul seiring menyempitnya ruang fiskal negara tersebut yang kini mencatatkan rasio utang sebesar 66 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dilansir dari Money, angka tersebut hampir menyentuh batas maksimum legal yang ditetapkan sebesar 70 persen.
Deputi Perdana Menteri Thailand, Pakorn Nilprapunt, menjelaskan bahwa kebijakan ini dipersiapkan sebagai respons terhadap ketidakpastian internasional, konflik global, serta ancaman fenomena Super El Nino. Penyesuaian plafon utang diperlukan agar pemerintah memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
"Dalam praktiknya, jumlah pinjaman aktual mungkin tidak mencapai 500 miliar baht, tetapi prinsip pengelolaan utang publik mengharuskan pemerintah memperluas plafon terlebih dahulu sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang," kata Pakorn Nilprapunt, Deputi Perdana Menteri Thailand.
Pakorn menambahkan bahwa keterbatasan kas negara saat ini menuntut adanya ruang fiskal tambahan demi merespons situasi darurat secara cepat. Selain opsi utang, otoritas setempat juga mempertimbangkan pengalihan dana dari proyek-proyek yang penyerapan anggarannya belum maksimal.
Pemerintah juga sedang mengevaluasi penambahan jaminan utang senilai 150 miliar baht untuk Oil Fuel Fund guna meredam lonjakan biaya hidup masyarakat. Dana stabilisasi energi tersebut saat ini mengalami tekanan besar akibat subsidi jangka panjang.
"Dana tersebut pada awalnya dirancang sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek dengan likuiditas terbatas, sekitar 20 miliar hingga 40 miliar baht atau setara sekitar Rp 10,7 triliun hingga Rp 21,4 triliun," ujar Pakorn Nilprapunt, Deputi Perdana Menteri Thailand.
Di sisi lain, Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan, Ekniti Nitithanprapas, menyoroti ancaman stagflasi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Ia memproyeksikan struktur ekonomi sektor energi dunia akan berubah secara permanen dalam beberapa tahun mendatang.
"Ia memperingatkan bahwa era harga minyak murah kemungkinan tidak akan kembali dalam satu hingga dua tahun ke depan, mengingat kerusakan infrastruktur energi akibat konflik di Timur Tengah," kata Ekniti Nitithanprapas, Menteri Keuangan Thailand.
Ekniti menekankan perlunya langkah pencegahan agar gejolak saat ini tidak berkembang menjadi krisis finansial yang lebih luas. Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan prinsip kehati-hatian fiskal sembari menyiapkan program bantuan sosial untuk menjaga daya beli rumah tangga yang mulai menurun.
