Wilayah Bir Tawil yang terletak di antara perbatasan Mesir dan Sudan masih menyandang status sebagai tanah tak bertuan hingga April 2026 karena tidak diklaim oleh kedua negara tersebut. Meskipun secara administratif kosong, kawasan seluas setengah dari Rhode Island ini ternyata telah dihuni secara turun-temurun oleh komunitas lokal dan memiliki aktivitas ekonomi yang signifikan.
Kawasan ini dikenal memiliki medan yang ekstrem dengan suhu panas serta topografi pegunungan berbatu yang sulit diakses. Dilansir dari Detik iNET, wilayah tersebut tidak memiliki infrastruktur dasar seperti jalan raya, rambu penunjuk arah, hingga sinyal telepon seluler karena ketiadaan pemerintahan resmi yang berdaulat.
Jurnalis Jonn Elledge memberikan gambaran mengenai kondisi fisik wilayah yang terhimpit di antara dua gurun besar tersebut melalui karya literaturnya. Ia mencatat bahwa secara visual tempat ini nyaris tidak bisa dibedakan dengan hamparan pasir di sekitarnya.
"Sejauh ini, Bir Tawil bisa dikatakan kosong," kata jurnalis Jonn Elledge dalam bukunya tahun 2024, A History of the World in 47 Borders.
Namun, penegasan Elledge mengenai kekosongan wilayah tersebut merujuk pada administrasi negara formal, bukan ketiadaan manusia secara fisik. Ia kemudian mengoreksi persepsi umum tentang status tanah tak bertuan yang sering disematkan pada Bir Tawil.
"Bir Tawil... sering digambarkan sebagai tanah tak bertuan terakhir di Bumi. Bir Tawil bukanlah tanah tak bertuan. Bahkan, wilayah ini sangat, sangat diklaim," ujar Elledge.
Fakta lapangan yang berbeda ditemukan oleh Dean Karalekas, seorang peneliti dari Universitas Lancashire, saat mengunjungi lokasi tersebut pada tahun 2020. Karalekas menemukan keberadaan suku Ababda yang telah menetap di sana dalam durasi waktu yang sangat lama.
"Bahwa masyarakat ini telah mendiami daerah tersebut selama ribuan tahun tidak diragukan lagi," akunya.
Selain penduduk asli, Karalekas juga menyaksikan kemajuan infrastruktur mandiri di Bir Tawil yang didorong oleh sektor pertambangan. Di sana terdapat pemukiman dengan jalan utama yang sibuk, toko, hingga restoran kecil yang melayani para penambang emas independen maupun skala industri.
"Kami terkejut dengan betapa majunya daerah itu, dengan perkemahan permanen dan iring-iringan truk yang penuh dengan pekerja," tulisnya.
Keberadaan sumber daya alam ini menarik perhatian banyak pihak dari luar negeri yang mencoba mengklaim kedaulatan, termasuk Jeremiah Heaton dari Amerika Serikat pada 2014. Klaim sepihak tersebut memicu kekhawatiran dan ketidaksukaan dari masyarakat asli yang mendiami wilayah tersebut.
"(Para kepala suku Ababda) khawatir bahwa salah satu dari kita mungkin adalah Jeremiah Heaton," tutur Karalekas.
Karalekas menambahkan bahwa warga lokal memandang sinis upaya pihak asing yang mempromosikan hak memerintah atas tanah mereka melalui media internasional. Respon masyarakat lokal cenderung defensif terhadap orang-orang yang dianggap tidak menghargai keberadaan mereka di sana.
"Sangat wajar, mereka ingin menangkap 'orang bodoh' ini, seperti yang mereka sebut. Mereka tidak menyukai seorang pria dari negara asing yang mengaku sebagai raja mereka, dan yang tampaknya tidak ragu-ragu untuk mempromosikan haknya untuk memerintah secara daring dan di media internasional," imbuhnya.
