Menteri Luar Negeri Sugiono mengonfirmasi bahwa proses diplomasi agar kapal tanker milik Indonesia dapat melintasi Selat Hormuz hingga saat ini masih terus diupayakan. Proses tersebut melibatkan kerja sama intensif antara perwakilan diplomatik dan pihak korporasi terkait.
Dilansir dari Detik Finance, pembicaraan tersebut dilakukan secara mendalam oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran yang berkolaborasi dengan tim dari PT Pertamina (Persero). Fokus utama koordinasi ini adalah memastikan kelancaran operasional kapal di jalur laut strategis tersebut.
"Mengenai negosiasi kapal Pertamina di Selat Hormuz. Tentu saja Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Kedutaan Besar kita di Teheran juga terus melakukan pembicaraan. Kemudian bersama juga dengan tim dari Pertamina terkait dengan izin lewat dari kapal-kapal kita yang ada di Selat Hormuz," ujar Sugiono di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
Sugiono memaparkan bahwa proses perundingan tersebut menghadapi tantangan yang cukup alot. Kondisi ini dipicu oleh dinamika di dalam pemerintahan Iran sendiri yang menghambat proses pengambilan keputusan secara cepat di lapangan.
"Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa," ungkap Sugiono.
Selain faktor birokrasi internal Iran, pemerintah Indonesia juga terus memantau situasi terkini di kawasan tersebut. Munculnya kebijakan baru mengenai pengawasan jalur laut menjadi variabel tambahan dalam proses kesepakatan izin melintas.
"Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan," sebut Sugiono.
Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk terus mencari jalan keluar terbaik agar aset-aset strategis nasional tetap dapat beroperasi dengan aman. Negosiasi teknis terkait persyaratan izin lintas bagi kapal-kapal Indonesia tetap menjadi prioritas dalam komunikasi diplomatik tersebut.
