Insiden tabrakan maut antara KA Argo Bromo Anggrek, KRL, dan sebuah taksi listrik di perlintasan Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026, mengakibatkan 15 orang meninggal dunia dan 88 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini diduga dipicu oleh penolakan sopir taksi terhadap bantuan evakuasi saat kendaraannya mogok di atas rel.
Dilansir dari Suara, dugaan penolakan bantuan derek cepat oleh pengemudi taksi listrik Green SM tersebut muncul setelah unggahan akun X @adnardn menjadi viral di media sosial. Berdasarkan informasi dari status WhatsApp yang diduga milik pegawai PT KAI, evakuasi seharusnya dapat berlangsung lebih awal sebelum benturan terjadi.
"Taksi listrik mogok di atas rel, sudah ada derek yang siap menderek, driver tidak mau, menunggu derek resmi dari kantor," tulis akun tersebut dalam unggahan yang beredar Selasa, 28 April 2026.
Penyebab sikap tidak kooperatif pengemudi tersebut disinyalir berkaitan dengan kebijakan internal perusahaan penyedia jasa transportasi listrik itu. Pengemudi disebut merasa khawatir akan sanksi finansial apabila mobil mengalami kerusakan saat diderek oleh pihak luar.
"Karena kalau menggunakan derek tidak resmi dari kantor, bila ada kerusakan, driver diminta menanggung (biaya). Sehingga waktu terbuang untuk menunggu derek resmi dari kantor," bunyi keterangan dalam status tersebut.
Netizen memberikan kritik tajam terhadap prioritas sopir yang dinilai lebih mendahulukan kondisi aset kendaraan daripada keselamatan jiwa penumpang kereta api. Hal ini dikarenakan seluruh korban meninggal dalam tragedi memilukan tersebut dilaporkan berjenis kelamin perempuan.
"Ini mogok pas di lintasan rel kan, ya ngapain harus nunggu derek resmi perusahaan? Sopir bisa dilanggar kalau ada kepentingan nyawa yang jadi taruhan," tulis akun @nay*** dalam kolom komentar.
Pemerintah merespons serius kejadian ini melalui rencana pembangunan infrastruktur sebagai solusi jangka panjang di lokasi rawan tersebut. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengalokasikan anggaran senilai Rp4 triliun untuk membangun flyover guna menghapus perlintasan sebidang di wilayah Bekasi.
Hingga saat ini, pihak Kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam untuk menentukan unsur kelalaian dalam kasus tersebut. Sementara itu, pihak manajemen Green SM Indonesia terpantau belum memberikan pernyataan resmi mengenai dugaan pelanggaran prosedur keselamatan oleh mitranya.
