Pemerintah Indonesia mulai mengoperasikan sistem pemantauan distribusi konsumsi jemaah haji berbasis digital secara real-time di Madinah pada Kamis (23/4/2026). Langkah ini dilakukan untuk menjamin kepastian hak ribuan jemaah melalui integrasi data yang akurat guna menghindari kesalahan distribusi di lapangan.
Sebagaimana dilansir dari Kompas, layanan konsumsi pada musim haji 2026 ini memanfaatkan integrasi data antara Pusdatin Kementerian Haji dan Umrah dengan faturoh digital berbasis web. Teknologi ini memungkinkan setiap pergerakan logistik makanan terlacak secara otomatis dari penyedia hingga ke tangan jemaah.
Kepala Bidang Konsumsi PPIH Arab Saudi 2026, Indri Hapsari menjelaskan bahwa keterlibatan Pusdatin sangat krusial untuk memastikan pengawasan dilakukan secara langsung. Inovasi ini meminimalkan celah kesalahan koordinasi di tengah padatnya jadwal kedatangan jemaah di Tanah Suci.
"Dengan memanfaatkan bantuan dari Pusdatin, pengawasan distribusi konsumsi bisa dilakukan secara real-time. Ini membantu memastikan setiap jemaah mendapatkan haknya sesuai ketentuan," ujar Indri Hapsari, Kepala Bidang Konsumsi PPIH Arab Saudi 2026.
Sistem baru ini mengubah mekanisme operasional dari pencatatan manual menjadi sistem pemindaian atau scan. Ketua rombongan atau ketua regu di setiap hotel wajib melakukan pemindaian saat mengambil jatah konsumsi agar jumlah dan waktu distribusi tercatat secara transparan dalam basis data pusat.
"Pengambilan konsumsi dilakukan oleh ketua rombongan atau ketua regu dengan menggunakan sistem scan. Jadi semua tercatat dan bisa dipantau," kata Indri Hapsari, Kepala Bidang Konsumsi PPIH Arab Saudi 2026.
Penerapan teknologi ini juga berfungsi sebagai alat deteksi dini jika terjadi keterlambatan atau kekurangan porsi makanan di hotel tertentu. Pengawasan ketat menjadi prioritas utama mengingat asupan nutrisi yang teratur sangat memengaruhi stamina jemaah, khususnya kelompok lanjut usia yang memerlukan perhatian ekstra selama masa adaptasi cuaca.
Digitalisasi layanan ini merupakan kelanjutan dari transformasi pengelolaan haji Indonesia yang sebelumnya telah memperkenalkan kartu Nusuk. Melalui pendekatan berbasis teknologi, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas seluruh layanan dasar bagi jemaah selama berada di Arab Saudi.
