Pemerintah Arab Saudi mengamankan 14.487 orang dalam operasi gabungan yang berlangsung pada 9 hingga 15 April 2026 di berbagai wilayah kerajaan. Penindakan ini dilakukan guna memperketat pengawasan keamanan, kependudukan, dan perbatasan menjelang dimulainya musim haji 2026.
Berdasarkan data yang dilansir dari Cahaya, operasi besar-besaran ini melibatkan berbagai instansi keamanan di bawah Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Penangkapan tersebut menyasar ribuan pelanggar administratif yang terdiri dari tiga kategori utama pelanggaran hukum di wilayah kerajaan.
Rincian pelanggar mencakup 7.911 kasus terkait peraturan kependudukan, 3.588 pelanggaran keamanan perbatasan, serta 2.988 pelanggaran ketenagakerjaan. Otoritas setempat memberikan sinyal kuat bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan dijalankan dengan tingkat disiplin yang tinggi.
| Kategori Pelanggaran | Jumlah Kasus |
|---|---|
| Pelanggaran Kependudukan | 7.911 |
| Keamanan Perbatasan | 3.588 |
| Ketenagakerjaan | 2.988 |
Tindak lanjut administratif telah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap para pelanggar yang terjaring tersebut. Tercatat lebih dari 21.000 orang dirujuk ke perwakilan diplomatik masing-masing negara untuk pengurusan dokumen perjalanan sebelum proses hukum lebih lanjut.
Hingga saat ini, sebanyak 12.554 orang telah dideportasi secara resmi dari wilayah Arab Saudi sebagai bentuk penegakan hukum yang sistematis. Langkah tersebut diambil sebagai upaya memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak kembali terulang pada masa sensitif musim haji.
Di sektor perbatasan, aparat keamanan menangkap 1.382 orang yang berupaya masuk secara ilegal, dengan mayoritas berasal dari Yaman dan Ethiopia. Selain itu, terdapat 43 orang yang diamankan saat mencoba meninggalkan wilayah kerajaan tanpa mengikuti prosedur resmi.
Otoritas keamanan juga menangkap 23 orang yang berperan membantu terjadinya pelanggaran, seperti penyedia transportasi dan tempat tinggal bagi pendatang ilegal. Pelaku yang terbukti terlibat terancam hukuman penjara hingga 15 tahun, denda material yang besar, hingga penyitaan aset.
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kembali menegaskan bahwa akses menuju Makkah tertutup bagi siapa pun yang tidak mengantongi izin haji resmi. Kebijakan ini merupakan strategi utama pemerintah dalam mengendalikan jumlah jemaah demi mencegah kepadatan ekstrem di area suci.
Setiap individu yang tetap mencoba melaksanakan ibadah tanpa dokumen resmi akan diproses secara hukum tanpa adanya toleransi. Sanksi yang disiapkan mencakup denda dan penahanan guna menjaga keselamatan jutaan jemaah yang mengikuti regulasi resmi di Tanah Suci.
