Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menetapkan hukuman berat bagi siapa saja yang terlibat dalam mobilisasi pemegang visa kunjungan menuju Kota Makkah selama periode haji 2026.
Dikutip dari Cahaya, kebijakan ini mencakup pemberian denda finansial yang cukup besar, yakni mencapai angka maksimal 100.000 riyal Saudi atau setara dengan Rp 440 juta bagi para pelanggarnya.
Otoritas setempat menegaskan bahwa regulasi ketat tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 1 DzulqaÔÇÖdah hingga 14 Dzulhijjah 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan 19 April sampai 31 Mei 2026.
Langkah preventif ini sengaja diambil oleh pemerintah kerajaan demi menjamin kelancaran sistem, ketertiban, serta keamanan seluruh jamaah yang melaksanakan ibadah di Makkah dan wilayah suci lainnya.
Pihak Kementerian memerinci bahwa tindakan hukum akan menyasar setiap individu yang memberikan fasilitas transportasi bagi pemegang visa kunjungan untuk memasuki kawasan terbatas tersebut.
Larangan ini bersifat menyeluruh dan tidak terbatas pada kategori tertentu, melainkan berlaku bagi seluruh jenis visa kunjungan yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi.
Selain sanksi berupa uang, otoritas keamanan juga telah menyiapkan tindakan tambahan yang lebih progresif guna memberikan efek jera kepada pihak yang tidak patuh.
Setiap moda transportasi darat yang terbukti digunakan untuk mengangkut individu dengan visa kunjungan akan diproses secara hukum untuk diajukan penyitaan oleh negara.
Prosedur penyitaan ini menyasar kendaraan yang dimiliki secara pribadi oleh pelaku, maupun aset milik pihak-pihak lain yang terindikasi sengaja terlibat atau memberikan bantuan dalam pelanggaran ini.
Strategi penegakan hukum ini dipandang perlu untuk memastikan tidak ada celah bagi penyusup yang dapat mengganggu manajemen arus manusia selama puncak musim haji berlangsung.
Imbauan Pelaporan dari Masyarakat
Pemerintah Arab Saudi turut mengajak warga dan mukimin untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas pelaksanaan haji dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan.
Bagi masyarakat yang berada di kawasan Makkah, Madinah, Riyadh, dan Provinsi Timur, laporan dapat segera disampaikan melalui layanan darurat di nomor telepon 911.
Sedangkan bagi individu yang berada di luar wilayah-wilayah utama tersebut, otoritas keamanan menyediakan saluran komunikasi khusus melalui sambungan telepon di nomor 999.
Kementerian menjamin kerahasiaan identitas setiap pelapor dan memastikan bahwa pihak yang memberikan informasi tidak akan dibebani tanggung jawab hukum apa pun terkait laporan tersebut.
Melalui implementasi aturan yang terintegrasi ini, Arab Saudi berkomitmen penuh agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan tertib, aman, dan mematuhi seluruh protokol yang ditetapkan.
