Samsung Electronics mengambil langkah darurat dengan memangkas volume produksi semikonduktor guna mengantisipasi ancaman aksi mogok kerja terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Kebijakan ini diambil di tengah perselisihan yang memanas antara pihak manajemen dan serikat pekerja, sebagaimana dilansir dari Media Indonesia berdasarkan laporan Joong Ang Daily, Sabtu (16/5/2026).
Wakil Ketua sekaligus Kepala Divisi Device Solutions (DS) Samsung Electronics, Jun Young-hyun, langsung menggelar rapat darurat bersama jajaran eksekutif. Pertemuan tersebut difokuskan untuk mencari peluang terakhir dalam memulihkan daya saing perusahaan sebelum aksi industrial itu benar-benar melumpuhkan operasional.
Dampak finansial akibat perselisihan ini diproyeksikan sangat besar bagi raksasa teknologi asal Korea Selatan tersebut. Pengamat industri memperkirakan kerugian langsung maupun tidak langsung bisa membengkak hingga 100 triliun won jika aksi mogok kerja terus berlarut-larut tanpa ada titik temu.
Aksi mogok kerja di Samsung sebenarnya telah dimulai sejak Kamis (14/5/2026) dan direncanakan berlangsung hingga 7 Juni 2026. Di sisi lain, serikat pekerja mengklaim bahwa pemogokan ini dapat memicu kerugian operasional sebesar 1 triliun won per hari atau mencapai 30 triliun won secara akumulatif.
Estimasi kerugian 100 triliun won dari para analis mencakup berbagai faktor kerusakan sistemis. Hal itu meliputi terganggunya kepercayaan rantai pasokan global, potensi kehilangan pelanggan, tingginya biaya untuk memulai kembali jalur produksi yang sempat berhenti, hingga kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan mitra.
Manajemen Samsung Electronics sendiri telah mengeluarkan permohonan maaf secara terbuka kepada publik dan berupaya keras untuk melibatkan diri dalam dialog. Pada Jumat (15/5/2026), perusahaan mengirimkan dokumen resmi berisi tawaran posisi manajemen terkait isu-isu yang diperdebatkan untuk melanjutkan negosiasi.
Langkah mediasi tersebut langsung mendapat penolakan dari pihak pekerja yang memilih tetap melanjutkan agenda aksi sesuai rencana awal. Konstitusi negara juga disebut menjadi landasan hukum yang menjamin legalitas dari mogok kerja massal ini.
"Kami akan membahas masalah ini setelah 7 Juni," tegas Choi Seung-ho, ketua bab Samsung Electronics dari Serikat Pekerja Gabungan Samsung Group saat menolak proposal perusahaan.
Jika konflik industrial ini terus berlanjut tanpa penyelesaian, pemerintah Korea Selatan diyakini akan turun tangan. Otoritas diprediksi bakal menggunakan jalur arbitrase darurat sebagai langkah pamungkas untuk menghentikan pemogokan demi melindungi stabilitas ekonomi nasional.
