Pemerintah merencanakan pengalokasian 1.000 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Indonesia. Kabar mengenai jatah hunian untuk pengawak program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dilansir dari Kompas setelah beredar luas di media sosial.
Rektor Universitas Pertahanan Jonni Mahroza mengungkapkan rencana tersebut usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Selasa (22/04/2025). Jonni merinci bahwa ribuan unit rumah tersebut akan diperuntukkan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
"Kami juga dapat alokasi untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebanyak 1.000 unit rumah, khusus untuk SPPI yang akan mengawaki SPPG di seluruh Indonesia. Titik-titiknya nanti akan terbagi empat zonasi yang sudah diatur oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)," ungkap Jonni.
Kebijakan ini mendapatkan sorotan kritis dari pengamat perumahan Institut Teknologi Bandung (ITB), Mohammad Jehansyah Siregar, pada Selasa (21/4/2026). Ia menilai pemberian KPR subsidi secara sporadis merupakan bentuk jebakan skema kepemilikan tanpa adanya perencanaan kawasan yang matang dari pemerintah.
"Pemerintah selalu terjebak dengan skema pemilikan rumah atau properti," kata Jehansyah.
Jehansyah menambahkan bahwa tanpa adanya sistem pengembangan kawasan yang terintegrasi, target pembangunan nasional akan sulit tercapai secara maksimal. Hal ini dianggap kontras dengan ambisi besar pemerintah dalam sektor perumahan rakyat.
"Akibatnya angkanya hanya beberapa ratus atau ribu, padahal target Presiden (Prabowo Subianto) 3 juta rumah setahun," katanya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang menyatu dengan fasilitas dapur. Konsep ini dinilai lebih sesuai dengan pola mobilitas tinggi yang dimiliki oleh para pekerja program pemenuhan gizi tersebut.
"Rusunawa terpadu dengan dapur SPPG bisa jadi konsep untuk para pegawai dan suplier dapur MBG," ujarnya.
Terkait teknis penyaluran, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memberikan penjelasan pada Senin (20/4/2026) mengenai status alokasi tersebut. Ia menegaskan bahwa sampai saat ini belum terdapat kuota eksklusif yang dipisahkan secara khusus untuk kelompok pegawai tertentu.
"Sama seperti yang lain, tergantung peminatannya dari pegawai SPPG. Tidak ada alokasi khusus gitu," kata Heru.
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan penegasan bahwa penyusunan program rumah subsidi memang difokuskan bagi segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Politisi Partai Gerindra tersebut juga menyebutkan adanya kenaikan kuota FLPP menjadi 350.000 unit pada tahun ini guna mendukung daya beli rakyat kecil.
"Kami sesuai arahan Presiden Prabowo harus bisa menjawab harapan daripada rakyat kecil, menyiapkan hunian yang layak huni dengan harga yang terjangkau," ucap Maruarar Sirait.
