Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan adanya demiliterisasi pada budaya kerja di lingkungan kepolisian guna menekan angka kekerasan terhadap warga sipil. Usulan tersebut disampaikan kepada Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026), sebagai langkah membenahi institusi Korps Bhayangkara sebagaimana dilansir dari Nasional.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa perubahan budaya kerja ini mencakup aspek-aspek mendasar yang menjadi perhatian Kepala Negara. Ia menyoroti bagaimana simbol-simbol fisik dan perilaku militeristik masih melekat kuat dalam keseharian anggota kepolisian saat ini.
"Termasuk demiliterisasi budaya kerja. Oh itu masuk. Dan Bapak Presiden sangat peduli mengenai soal uniform, soal apa ya," ujar Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Selain masalah budaya kerja, tata kelola sumber daya manusia menjadi fokus utama dalam agenda pembenahan internal Polri. Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri menyoroti perlunya transparansi dalam sistem karier dan rekrutmen personel.
"Di bidang pembinaan, 3 hal, tata kelola terkait pengelolaan SDM, yang sekarang diributkan, bagaimana rekrutmen menjadi polisi, ada bayar segala macam, itu rigid, mulai rekrutmen, mulai pendidikan, sampai mutasi promosi jabatan," imbuh Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian.
Langkah konkret mengenai penghapusan budaya militeristik ini juga tengah dikaji oleh lembaga pendidikan kepolisian. Rencana tersebut mencakup evaluasi terhadap kurikulum pendidikan dasar bagi para calon bintara maupun perwira agar lebih humanis dan sesuai dengan fungsi kepolisian sipil.
"Berencana melakukan kajian dan evaluasi terhadap pendidikan dasar Bhayangkara. Mungkin senior-senior kami merasakan pada saat kita dulu basis namanya, kita masih nenteng senjata, ransel, pakai helm. Ini sedang kami kaji, itu kita hilangkan," ujar Irjen Andi Rian Djajadi, Plt Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri pada Kamis (2/4/2026).
Pihak kepolisian menyatakan akan mencari referensi dari sistem pendidikan kepolisian di negara lain untuk menggantikan pola lama. Hal ini bertujuan agar mentalitas militer tidak lagi terbentuk sejak masa pembentukan awal seorang anggota Polri.
"Karena ini bagian dari militeristik. Kami akan cari benchmark di negara lain bagaimana sih pendidikan dasar pembentukan seorang Bhayangkara yang benar, tidak lagi bawa senjata, bawa ransel diisi batu bata, diisi pasir. Ini upaya kami untuk hilangkan militeristik," imbuhnya Andi Rian Djajadi, Plt Kalemdiklat Polri.
