Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah agar proses rehabilitasi puluhan ribu hektar sawah yang rusak akibat bencana di Aceh dan Sumatera menjadi strategi menjaga keberlanjutan pangan nasional. Penegasan ini disampaikan pada Minggu (10/5/2026) merespons dampak bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu.
Sebanyak 94.742 hektar lahan persawahan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilaporkan mengalami kerusakan parah. Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang dilansir dari Nasional, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp 877 miliar untuk pemulihan wilayah tersebut.
Alex Indra Lukman menekankan bahwa alokasi anggaran bernilai besar tersebut tidak boleh hanya dianggap sebagai penyelesaian proyek fisik semata. Ia menilai perlunya paradigma baru dalam melihat pemulihan lahan pertanian pascabencana di tingkat pusat maupun daerah.
ÔÇ£Rehabilitasi lahan pertanian jangan hanya dipahami sebagai proyek pemulihan fisik sawah, melainkan bagian dari strategi perlindungan ketahanan pangan nasional jangka panjang,ÔÇØ kata Alex Indra Lukman, dikutip dari siaran pers.
Gangguan pada lahan produksi dianggap memiliki efek domino yang luas terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Menurut Alex, kerusakan lahan akibat faktor alam secara langsung mengancam ketersediaan komoditas pokok di pasar domestik.
ÔÇ£Memengaruhi stabilitas produksi pangan, distribusi hasil pertanian, hingga potensi tekanan harga pangan di tingkat masyarakat,ÔÇØ tutur Alex Indra Lukman.
Legislator tersebut juga menyoroti pentingnya kecepatan pemerintah dalam mengeksekusi pemulihan agar petani dapat segera kembali berproduksi. Ketepatan sasaran rehabilitasi menjadi kunci agar anggaran Rp 877 miliar tersebut efektif menekan kerentanan sektor pangan terhadap perubahan iklim.
Pembangunan infrastruktur mitigasi seperti sistem irigasi, drainase, dan embung menjadi poin krusial yang harus ditingkatkan untuk mencegah kerusakan berulang di masa depan. Alex memperingatkan bahwa tanpa perbaikan infrastruktur dasar, upaya rehabilitasi hanya akan menjadi siklus pemborosan anggaran tanpa solusi permanen.
ÔÇ£Tanpa langkah mitigasi, rehabilitasi berisiko hanya menjadi pola pemulihan berulang tanpa penyelesaian akar persoalan,ÔÇØ lanjut Alex Indra Lukman.
Selain aspek fisik, perlindungan terhadap ekonomi petani pascabencana juga menjadi perhatian serius Komisi IV DPR RI. Banyak petani yang kehilangan modal kerja dan bibit akibat tersapu banjir bandang atau tertimbun longsor di ketiga provinsi tersebut.
ÔÇ£Oleh karenanya, rehabilitasi sawah perlu diintegrasikan dengan perlindungan sosial dan dukungan produktivitas petani,ÔÇØ ujar Alex Indra Lukman.
Komisi IV DPR RI menyatakan akan mengawasi transparansi penggunaan anggaran serta pendampingan teknis bagi para petani di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan target pemulihan produksi pangan nasional dapat tercapai dan dipantau langsung oleh publik.
ÔÇ£Perhatian negara terhadap sawah terdampak bencana harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih strategis, di antaranya dengan memperkuat ketahanan pertanian, mengurangi risiko kerusakan berulang, dan memastikan petani tidak terus menerus menjadi kelompok paling rentan setiap kali bencana terjadi,ÔÇØ tutup Alex Indra Lukman.
