Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah memberikan penjelasan transparan mengenai alasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku sejak Sabtu, 18 April 2026. Permintaan ini menyusul kebijakan penyesuaian harga oleh PT Pertamina (Persero) dan perusahaan energi BP pada sejumlah produk mereka.
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, penyesuaian harga menyasar produk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex milik BUMN, sementara BP menaikkan harga produk BP Ultimate Diesel. Perubahan ini mengakibatkan sejumlah jenis bahan bakar kini dipasarkan dengan harga melampaui ambang Rp 20 ribu per liter.
"Pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM, dengan adanya kenaikan harga bensin nonsubsidi, tentu saja harus ada keadilan dan diberikan penjelasan, kenapa harga tersebut naik? Dan sampai kapan? Dan apakah harga tersebut akan terus naik atau tidak? Dan evaluasi ini tentu saja harus disampaikan secara berkala," ungkap Puan, Ketua DPR RI, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti pentingnya langkah antisipasi terhadap ketidakpastian situasi global, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. Ia menilai ketegangan geopolitik tersebut memiliki potensi besar untuk terus memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri.
"Jadi memang DPR meminta kepada pemerintah untuk memitigasi segala hal yang kemungkinan-kemungkinan, yang akan terjadi. Karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik yang terjadi, apakah perang ini akan berlanjut atau terus atau setop," pungkas Puan, Ketua DPR RI.
Dalam kesempatan berbeda pada hari yang sama, Puan menjabarkan bahwa efek perang di Timur Tengah sudah mulai memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia. Lemahnya nilai tukar rupiah hingga kenaikan harga bahan baku industri seperti plastik menjadi indikator nyata dampak konflik tersebut.
"Kondisi ini menuntut otoritas fiskal dan moneter mengambil kebijakan yang dapat menjaga perekonomian nasional berjalan dan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya," ungkap Puan, Ketua DPR RI, dalam pidatonya di agenda Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).
Tekanan ekonomi ini dinilai dapat menggerus daya beli masyarakat secara luas jika tidak segera ditangani melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Puan berharap otoritas terkait mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tetap tangguh menghadapi tantangan global yang dinamis.
