Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya peran media massa dalam mengawal transparansi kinerja parlemen agar tetap menjangkau masyarakat luas pada Kamis (16/4/2026). Penegasan tersebut disampaikan saat ia menerima penghargaan dalam ajang KWP Awards 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dilansir dari Nasional, lembaga legislatif dinilai tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal tanpa dukungan pers. Puan menyebut media berperan vital sebagai penghubung informasi antara rakyat dan wakilnya di gedung parlemen.
"Kita tahu bahwa DPR RI tidak bisa bekerja di dalam ruang hampa," ujar Puan, Ketua DPR RI.
Keterbukaan informasi ini mencakup seluruh tahapan legislasi, mulai dari fase rapat dengar pendapat hingga pengambilan keputusan akhir. DPR memerlukan masukan dari masyarakat sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan undang-undang.
"Dan salah satu sumber penting dari aspirasi rakyat tersebut dapat kami peroleh melalui media yang menjembataninya melalui pemberitaan," imbuh Puan, Ketua DPR RI.
Setelah kebijakan disahkan, media kembali memegang peranan krusial untuk mensosialisasikan aturan tersebut kepada publik. Hal ini bertujuan agar setiap produk hukum dapat dipahami secara tepat oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
"Karena apa yang dikerjakan DPR RI perlu diceritakan dengan tepat, jelas, dan menjangkau masyarakat luas," kata Puan, Ketua DPR RI.
Dalam seremoni tersebut, Puan dianugerahi gelar sebagai Tokoh Pengawal Kebijakan Pro Perempuan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), Ariawan, sebagai apresiasi atas kontribusi nyata sang politisi.
"Ini adalah momen penting bagi kita semua untuk merefleksikan hubungan antara lembaga legislatif dan dunia jurnalisme, sebuah hubungan yang menjadi salah satu kunci kekuatan utama demokrasi Indonesia," tutur Puan, Ketua DPR RI.
Kolaborasi antara dunia legislasi dan jurnalisme dianggap sebagai fondasi utama dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Hubungan timbal balik ini memastikan setiap hasil kerja dewan diketahui secara masif oleh konstituen.
"Begitu juga ketika DPR RI sudah melahirkan keputusan, kebijakan, atau saat DPR RI bersuara, maka kembali ada proses kerja sama antara dunia legislasi dengan dunia jurnalisme," jelas Puan, Ketua DPR RI.
Wartawan yang bertugas di lingkungan parlemen dipandang bukan sekadar peliput berita biasa. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyederhanakan narasi teknis kebijakan agar mudah dimengerti oleh masyarakat awam.
"Teman-teman wartawan parlemen bukan hanya menjadi saksi mata dari proses legislasi, melainkan juga menjadi penerjemah antara bahasa kebijakan dan bahasa keseharian rakyat," ujar Puan, Ketua DPR RI.
Terkait perkembangan teknologi, Puan mengingatkan bahwa jurnalis kini menghadapi tantangan berat berupa persebaran hoaks yang masif. Informasi yang tidak utuh atau terpotong dari konteks aslinya seringkali mendistorsi fakta mengenai kinerja dewan.
"Kita juga harus jujur menghadapi tantangan zaman. Di era digital ini, sebuah berita yang akurat tentang kinerja DPR harus bersaing dengan ribuan konten yang diproduksi dalam hitungan detik, termasuk hoaks, informasi yang dipotong dari konteksnya, dan narasi yang dapat mendistorsi fakta," urai Puan, Ketua DPR RI.
Puan menegaskan bahwa integritas wartawan parlemen sangat menentukan persepsi publik terhadap institusi negara. Akurasi data menjadi benteng utama dalam memberikan gambaran yang menyeluruh bagi rakyat.
"Teman-teman yang menentukan apakah rakyat mendapat gambaran utuh atau serpihan yang tidak lengkap tentang kerja-kerja di DPR RI," lanjut Puan, Ketua DPR RI.
Ketua DPR ini juga memberikan dukungan terhadap jurnalisme yang mengedepankan kualitas dan kedalaman analisis. Kecepatan dalam menyiarkan berita tidak boleh mengabaikan relevansi informasi bagi kebutuhan hidup orang banyak.
"Lebih dari itu, jurnalisme menyangkut kedalaman analisis, ketepatan konteks, dan relevansi informasi dengan kebutuhan rakyat," ucap Puan, Ketua DPR RI.
Penyampaian berita yang berkualitas membantu publik untuk melakukan pemaknaan terhadap setiap peristiwa politik. Hal ini berkaitan erat dengan dampak jangka panjang kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
"Tetapi yang membantu rakyat memahami mengapa sesuatu terjadi dan apa dampak bagi kehidupan mereka," sebut Puan, Ketua DPR RI.
Total terdapat 65 kategori penghargaan yang diberikan KWP kepada anggota dewan, kepala daerah, hingga pimpinan lembaga lainnya. Puan memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi para jurnalis yang tetap profesional selama menjalankan tugas peliputan.
"Terima kasih kepada seluruh wartawan parlemen atas dedikasi dan profesionalisme Anda. Teruslah meliput dengan jujur dan bertanggung jawab," ungkap Puan, Ketua DPR RI.
Eksistensi parlemen yang kuat dan media yang kritis disebut sebagai prasyarat terciptanya demokrasi yang sehat. Hubungan kedua belah pihak diharapkan tetap terjaga demi kepentingan publik.
"Karena demokrasi yang sehat butuh parlemen yang bekerja, dan parlemen yang bekerja butuh media yang mengawal," sambung Puan, Ketua DPR RI.
Ketua Pelaksana KWP Awards 2026, Sopian, menambahkan bahwa proses seleksi penghargaan ini dilakukan secara objektif. Penilaian didasarkan pada dampak nyata yang diberikan oleh para penerima penghargaan terhadap kemajuan masyarakat.
"KWP Awards 2026 telah melewati penilaian objektif dan dampak nyata parlemen bagi masyarakat," ujar Sopian, Ketua Pelaksana KWP Awards 2026.
