Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa perlindungan terhadap personel TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL di Lebanon harus diutamakan di tengah memanasnya konflik Israel dan Hizbullah. Penegasan ini disampaikan pada Selasa (21/4/2026) menyusul risiko keamanan yang kian tinggi bagi pasukan penjaga perdamaian.
Dilansir dari Kompas, memburuknya situasi di kawasan tersebut mulai memakan korban dari personel internasional. Kondisi geopolitik yang tidak stabil di wilayah Lebanon selatan memicu kekhawatiran serius terhadap keselamatan warga negara Indonesia, khususnya prajurit yang bertugas di garis depan misi perdamaian tersebut.
Puan Maharani menjelaskan bahwa negara memikul tanggung jawab penuh untuk menjamin keamanan setiap personel meskipun mereka sedang menjalankan mandat internasional. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap dinamika di lapangan yang sulit diprediksi.
"Dengan situasi geopolitik seperti ini, kita harus memastikan keselamatan seluruh warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk pasukan TNI yang bertugas di garda terdepan," ujar Puan, Ketua DPR RI.
Ketua DPR RI tersebut juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap operasional pasukan Indonesia. Peninjauan ini meliputi kesiapan logistik, kecukupan perlengkapan, serta efektivitas sistem perlindungan prajurit guna meminimalisir risiko jatuhnya korban akibat eskalasi konflik.
"Pemerintah harus memastikan kesiapan logistik dan pasukan, serta melakukan evaluasi apakah sistem perlindungan yang ada sudah memadai atau masih perlu diperkuat," tegas Puan, Ketua DPR RI.
Dalam keterangannya, Puan menambahkan bahwa koordinasi cepat antara pemerintah, TNI, dan kementerian terkait sangat krusial. Sinergi antarlembaga ini dibutuhkan agar respon terhadap perubahan situasi keamanan di Lebanon dapat dilakukan secara tepat waktu dan efektif.
