Optimasi peran perempuan di parlemen terus didorong untuk menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi publik. Keterwakilan perempuan di ranah legislatif dinilai harus mampu melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat luas, seperti dikutip dari Nasional.
Anggota parlemen perempuan diingatkan agar tidak sekadar menjadi simbol representasi. Mereka dituntut aktif merancang kebijakan, mengawal anggaran, mengawasi program pemerintah, hingga menjalankan diplomasi parlemen secara maksimal.
ÔÇ£Merancang norma, agenda, dan kebijakan yang lahir dari sana (Senayan). Semuanya dengan menyertakan perspektif perempuan dan keberpihakan terhadap kelompok-kelompok yang selama ini sering ditinggalkan,ÔÇØ ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (21/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam forum diskusi bertajuk "Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan" yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Saat ini tercatat ada 22,4 persen atau 130 dari 580 anggota DPR RI adalah perempuan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, meski belum mencapai ambang batas ideal internasional sebesar 30 persen.
ÔÇ£Inilah yang saya sebut sebagai jarak antara representasi dan transformasi. Menutup jarak itulah yang menjadi misi forum ini hari ini,ÔÇØ ujar Puan.
KPPRI bersama seluruh peserta forum diajak untuk merefleksikan sejauh mana keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis di lembaga legislatif tersebut.
ÔÇ£Saya ingin mengajak kita semua memulai dari sebuah pertanyaan sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana itu: mengapa kehadiran perempuan di parlemen belum cukup?", ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Kapabilitas perempuan Indonesia dinilai telah teruji dengan baik. Tantangan utamanya saat ini terletak pada sejauh mana sistem yang ada mampu mendukung perempuan untuk ikut menentukan arah bangsa.
Peningkatan jumlah legislator perempuan di DPR RI dapat menjadi modal kekuatan yang besar bagi KPPRI apabila diorganisasi dengan baik.
ÔÇ£Di peringatan Hari Kartini, saya pernah menyampaikan bahwa Kartini tidak menunggu sistemnya sempurna untuk mulai menulis. Ia menulis dan sistemnya berubah. Perempuan-perempuan yang ada di forum ini hari ini tidak sedang menunggu. They are already leading, nurturing, and changing,ÔÇØ ungkap Puan.
KPPRI dinilai memiliki posisi yang unik serta strategis sebagai jembatan antara lembaga legislatif dengan pemerintah, masyarakat sipil, hingga komunitas internasional.
ÔÇ£Jejaring yang hadir hari ini (mencakup) perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, United Nations (UN) Women, organisasi perempuan, akademisi, adalah modal besar yang harus kita kelola dengan serius dan penuh tanggung jawab,ÔÇØ tuturnya.
Transformasi kebijakan membutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan regulasi dengan advokasi, legislasi dengan realitas lapangan, serta menyuarakan aspirasi perempuan akar rumput ke Senayan.
Keterlibatan perempuan dalam konteks global menjadi kebutuhan mutlak di tengah ketegangan geopolitik, krisis iklim, dan tantangan keamanan manusia yang semakin kompleks.
ÔÇ£Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak,ÔÇØ ucapnya.
Komitmen nyata dari seluruh anggota DPR RI perempuan sangat diperlukan melalui kebijakan yang terintegrasi dengan sistem negara, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
ÔÇ£Bangsa yang ingin terbang tinggi membutuhkan kedua sayapnya untuk dapat bekerja penuh. Selama satu sayap belum diberi ruang untuk mengembang sepenuhnya, kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi Indonesia sesungguhnya bisa terbang,ÔÇØ tegasnya.
Kontribusi nyata dalam pembangunan juga harus terus diperkuat oleh perempuan di parlemen melalui penyusunan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada rakyat.
ÔÇ£Kita tegaskan bersama, ketika perempuan ikut merancang kebijakan, maka Indonesia tidak hanya akan maju, tetapi akan maju dengan adil, inklusif, dan utuh. Semoga dari sini lahir komitmen-komitmen yang mengubah,ÔÇØ ucapnya.
Penguatan Partisipasi Politik Perempuan
Penyelenggaraan forum ini mendapat apresiasi tinggi sebagai ruang yang efektif untuk memperkuat partisipasi perempuan di panggung politik.
Kegiatan ini menjadi deklarasi kolektif bahwa keterwakilan perempuan di parlemen harus mampu diterjemahkan menjadi perubahan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
ÔÇ£Izinkan saya sebagai Ketua DPR RI sekaligus bagian dari perjalanan panjang gerakan perempuan Indonesia menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Presidium KPPRI yang telah menginisiasi forum bersejarah ini,ÔÇØ ucap Puan.
Forum diskusi ini dilaksanakan khusus untuk memperkuat peran serta partisipasi perempuan dalam aktivitas politik, di mana keterwakilan legislatif menjadi indikator penting kualitas demokrasi.
Kehadiran perempuan di lembaga legislatif tidak hanya mencerminkan pemenuhan prinsip kesetaraan politik, tetapi juga membuka ruang bagi perspektif dan kebutuhan perempuan dalam perumusan kebijakan publik.
Selain menggelar dialog interaktif, acara ini dimeriahkan dengan pagelaran budaya Wastra Nusantara serta deklarasi komitmen bersama yang disepakati oleh seluruh peserta.
Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Ketua Presidium KPPRI Badikenita BR Sitepu beserta jajaran pengurus, komunitas perempuan internasional, anggota DPR RI perempuan, perwakilan duta besar negara sahabat, UN Women, akademisi, serta organisasi nonpemerintah (NGO).
