Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah Indonesia untuk mengedepankan transparansi dan kecepatan informasi terkait kemunculan hantavirus pada Senin (11/5/2026). Langkah tersebut dinilai krusial guna mencegah kepanikan masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap penanganan otoritas kesehatan.
"Pemerintah harus hadir lebih cepat dalam memberikan kepastian informasi dan perlindungan masyarakat menghadapi ancaman hantavirus, termasuk ketepatan informasi agar masyarakat tenang dan tidak panik dengan munculnya kasus virus ini," ujar Puan, dilansir dari Nasional.
Legislator tersebut menyoroti sensitivitas masyarakat terhadap isu kesehatan pascapandemi Covid-19 yang masih membekas. Meskipun tingkat penularan hantavirus dilaporkan tidak secepat virus korona, kekhawatiran publik tetap tinggi akibat pengalaman menghadapi ketidakpastian masa lalu.
ÔÇ£Karena itu, negara perlu memastikan bahwa setiap informasi mengenai penyakit menular disampaikan secara transparan dan bertanggung jawab agar tidak memunculkan ketakutan maupun kebingungan di tengah masyarakat,ÔÇØ kata Puan.
Hantavirus kembali menjadi perhatian dunia setelah wabah menyerang kapal pesiar MV Hondius yang menyebabkan tiga penumpang meninggal dunia. Salah satu variannya, andes virus, memiliki potensi penularan antarmanusia dalam kondisi tertentu, sebagaimana dilaporkan Nasional.
Puan menekankan bahwa penanganan virus yang berasal dari genus orthohantavirus ini memerlukan pendekatan medis yang dibarengi dengan manajemen informasi yang solid.
ÔÇ£Tantangan terbesar dalam menghadapi munculnya ancaman penyakit yang belum umum bukan hanya pada aspek medis, tetapi juga pada kemampuan negara menjaga kepercayaan masyarakat melalui informasi yang jelas, langkah antisipasi yang terukur, dan perlindungan yang dapat dirasakan masyarakat,ÔÇØ jelas Puan.
Ketua DPR RI ini juga meminta penjelasan resmi mencakup pola penularan, kelompok rentan, serta langkah pencegahan agar tidak terjadi disinformasi di akar rumput.
"Penting bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan mudah dipahami, bukan hanya berbasis penjelasan teknis yang sulit diakses publik. Sosialisasi harus menyentuh akar rumput langsung,ÔÇØ tutur Puan.
Puan menyatakan bahwa peran negara harus sudah dirasakan sejak tahap awal identifikasi ancaman kesehatan sebelum kasus meluas di masyarakat.
ÔÇ£Kami di DPR melalui alat kelengkapan dewan terkait akan memastikan pemerintah bergerak cepat, terbuka, dan mampu memberi rasa aman kepada masyarakat melalui langkah yang jelas dan dapat dipantau masyarakat,ÔÇØ ungkap Puan.
Keberhasilan mitigasi kesehatan menurutnya tidak hanya bertumpu pada angka kasus yang rendah, melainkan juga pada perasaan terlindungi yang dirasakan oleh warga negara.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 23 kasus hantavirus di sembilan provinsi Indonesia dalam tiga tahun terakhir dengan tiga korban jiwa. Puan turut mengapresiasi hasil negatif pada temuan suspect di Kulonprogo dan Jakarta baru-baru ini.
ÔÇ£Kami bersyukur temuan suspect hantavirus di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan warga negara asing (WNA) di Jakarta yang masuk kontak erat klaster MV Hondius telah dinyatakan negatif. Namun, pemantauan dan surveilans harus terus diperkuat,ÔÇØ ucap Puan.
Puan mendorong penguatan fasilitas kesehatan di daerah, terutama untuk mekanisme deteksi dini dan laboratorium penunjang di wilayah dengan kerentanan tinggi.
ÔÇ£Tentunya, perlindungan masyarakat di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi harus menjadi perhatian,ÔÇØ tegas Puan.
