Proyek fasilitas fraksionasi plasma pertama di Indonesia hasil kemitraan Indonesia Investment Authority (INA) dan SK Plasma sukses meraih penghargaan Social Infrastructure Deal of the Year, APAC dalam ajang IJGlobal Awards 2025. Dilansir dari Market pada Senin (4/5/2026), proyek ini dinilai menonjol dalam inovasi serta kualitas eksekusi sektor infrastruktur.
Pembangunan fasilitas yang dikelola oleh perusahaan patungan PT SKPlasma Core Indonesia ini menjadi langkah strategis pemerintah guna menekan angka impor Produk Obat Derivat Plasma (PODP). Proyek tersebut mendapatkan dukungan pendanaan melalui pinjaman sindikasi senilai Rp3,7 triliun yang dipimpin oleh PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) bersama PT Bank Mega Tbk. (MEGA).
Pjs. Ketua Dewan Direktur INA Eddy Porwanto menegaskan bahwa apresiasi berskala internasional ini merupakan bentuk keyakinan terhadap pentingnya kolaborasi jangka panjang demi memenuhi kebutuhan kesehatan nasional di masa depan.
"Proyek fraksionasi plasma ini menunjukkan bagaimana kemitraan dapat diterjemahkan menjadi solusi yang layak secara investasi dan dapat dieksekusi," ujar Eddy Porwanto, Pjs. Ketua Dewan Direktur INA.
Pembangunan pabrik yang ditargetkan beroperasi mulai 2027 ini akan memproses plasma darah domestik menjadi produk terapi vital seperti albumin dan imunoglobulin. Sejak diinisiasi pada Desember 2024, proyek telah menunjukkan kemajuan signifikan pada pembangunan fisik dan pengenalan produk turunan plasma berbasis donor lokal.
Presiden Direktur SKPlasma Core Indonesia Hyunho (Ted) Roh menjelaskan bahwa keberadaan fasilitas ini akan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri secara mandiri.
"Selama ini Indonesia sangat bergantung pada impor untuk albumin dan imunoglobulin. Melalui proyek ini, produksi domestik akan terealisasi," ujar Hyunho (Ted) Roh, Presiden Direktur SKPlasma Core Indonesia.
Pihak perbankan melalui Chief Wholesale dan Treasury Alo Bank Yogi Bima Sakti menambahkan bahwa keterlibatan lembaga keuangan lokal dalam proyek ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan kesehatan. Fasilitas ini nantinya diharapkan dapat menjamin akses masyarakat terhadap obat-obatan esensial tanpa harus bergantung pada pasokan luar negeri.
