Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan serangkaian langkah untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM) melalui penguatan layanan transportasi publik di kawasan Kebayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (19/4/2026). Upaya ini dilakukan guna merespons kenaikan harga BBM nonsubsidi yang membebani pengeluaran harian warga.
Langkah utama yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah meningkatkan kualitas layanan angkutan umum agar lebih aman dan terjangkau bagi penduduk. Sebagaimana dilansir dari Megapolitan, perbaikan ini bertujuan agar kendaraan pribadi tidak lagi menjadi pilihan utama mobilitas warga.
"Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan terobosan agar orang yang menggunakan BBM non-subsidi ini makin berkurang dengan cara mereka untuk mau naik transportasi umum," ucap Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Integrasi antarmoda yang mencakup Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta kini sedang diperluas oleh pihak Pemprov. Layanan Transjakarta bahkan menjangkau wilayah penyangga di Bogor, Depok, Bekasi, hingga Banten untuk memfasilitasi pergerakan menuju ibu kota.
Pramono memproyeksikan pembangunan MRT Jakarta menuju Kota Tua akan tuntas pada tahun 2029 mendatang. Kehadiran moda transportasi ini diharapkan mampu merevitalisasi kawasan bersejarah tersebut sebagai pusat keramaian baru.
"Karena kalau itu sudah dilakukan nanti KRL-nya jalan, MRT-nya jalan, TransJabodetabek atau TransJakarta-nya jalan ke Kota Tua, saya yakin Kota Tua akan menjadi tempat baru yang akan dikunjungi warga masyarakat," jelas Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Proyek infrastruktur lain yang sedang dikebut adalah LRT Jakarta rute VelodromeÔÇôManggarai yang ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026. Hingga akhir Desember 2025, pengerjaan fisik proyek ini telah mencapai angka 89,22 persen.
LRT tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas angkut hingga 80.000 penumpang setiap hari. Selain fokus pada transportasi, Pemprov DKI Jakarta mulai melirik pengembangan energi alternatif seperti pemasangan panel surya di fasilitas kota.
"Berkaitan dengan efisiensi dan juga energi alternatif. Jakarta sekarang ini memang sedang mengembangkan salah satunya adalah solar panel," ucap Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam konferensi pers mengenai realisasi APBD triwulan I 2026 di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/4/2026). Penggunaan energi surya dinilai penting untuk mengantisipasi gangguan pasokan energi akibat gejolak geopolitik global.
Saat ini, regulasi yang mengatur penggunaan energi alternatif tersebut masih berada dalam tahap penyusunan oleh tim teknis. Pemerintah daerah berencana mengatur detail implementasi agar transisi energi fosil berjalan efektif.
"Kebijakan ini akan kami lakukan secara lebih rinci supaya ada alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil," katanya Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
