Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memprioritaskan penataan wilayah rukun warga (RW) kumuh yang terkonsentrasi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara pada Rabu (6/5/2026). Langkah ini diambil merespons tingginya kepadatan penduduk di kedua wilayah tersebut.
Sebagaimana dilansir dari Megapolitan, fokus utama penanganan akan diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki urgensi tinggi berdasarkan tingkat kepadatan populasinya. Gubernur menyebut wilayah tersebut memerlukan perhatian khusus dalam waktu dekat.
"Ada beberapa yang menjadi prioritas RW terutama di daerah-daerah yang padat penduduk, yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu yang akan mendapatkan perhatian," ucap Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Salah satu titik yang menjadi perhatian serius adalah kawasan Tambora di Jakarta Barat. Wilayah ini diidentifikasi memiliki sebaran pemukiman kumuh yang cukup merata di hampir seluruh tingkatan rukun warga maupun kelurahan.
"Itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu," kata Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya tren penurunan jumlah RW kumuh secara signifikan di ibu kota selama beberapa tahun terakhir. Saat ini tercatat hanya tersisa 211 RW kumuh dari total 445 RW yang terdata pada tahun 2017 silam.
"Jadi, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen," ujar Pramono, Gubernur DKI Jakarta.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa angka 211 RW kumuh tersebut merupakan hasil sinkronisasi data terbaru. Proses identifikasi dilakukan secara kolaboratif antara BPS dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Metode yang digunakan dalam pendataan ini mengandalkan pengecekan langsung di lapangan serta bantuan teknologi pemetaan modern guna menjamin validitas informasi kawasan.
"Ini merupakan hasil kombinasi antara pendataan lapangan dengan hasil citra satelit," kata Amalia, Kepala BPS.
