Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung langsung menindaklanjuti ribuan keluhan warga melalui media sosial terkait keterlambatan pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di RPTRA Planet Senen pada Senin (4/5/2026).
Aksi cepat tanggap ini dilakukan setelah akun Instagram pribadi sang gubernur diserbu komentar masyarakat yang melaporkan hambatan distribusi dana bantuan pendidikan tersebut. Dilansir dari Megapolitan, kendala administratif yang sempat terjadi selama beberapa hari kini telah berhasil diatasi oleh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Laporan warga yang masuk dalam jumlah besar menjadi perhatian serius pihak pemerintah daerah. Pramono Anung menjelaskan bahwa koordinasi internal dilakukan segera setelah dirinya menerima aduan dari masyarakat pengguna platform digital.
ÔÇ£Kemarin keterlambatan dua hari untuk KJP dan KJMU itu saja sudah langsung akun sosmed saya 1.000 orang lebih melaporkan itu,ÔÇØ ucap Pramono saat ditemui di kawasan RPTRA Planet Senen, Senin (4/5/2026).
Penanganan masalah tersebut dipastikan sudah rampung demi menjaga kelancaran penerimaan manfaat bagi pelajar dan mahasiswa di Jakarta. Gubernur menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan setiap laporan masuk demi efektivitas pelayanan publik.
ÔÇ£Alhamdulillah langsung kita selesaikan,ÔÇØ kata dia.
Ketersediaan media sosial dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah dalam memetakan persoalan di lapangan secara cepat. Setiap kritik yang muncul melalui aplikasi JAKI maupun kanal resmi lainnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan infrastruktur dan layanan di ibu kota.
Pramono Anung mengamati bahwa penyampaian keluhan yang cepat viral menuntut respons yang sama cepatnya dari pihak birokrasi. Ia memberikan contoh perbaikan jalan amblas di Jalan Gatot Subroto sebagai salah satu bentuk tindak lanjut terhadap aspirasi warga yang ramai diperbincangkan di dunia maya.
ÔÇ£Masukkan, saran, kritik bagi Pemerintah DKI Jakarta akan kami tangani. Karena persoalan di lapangannya begitu kompleks dan juga sekarang eranya adalah era sosial media,ÔÇØ kata Pramono.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kepastian bahwa program KJP dan KJMU tidak akan terhenti meskipun terjadi dinamika anggaran. Kebijakan ini tetap diprioritaskan sebagai langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi warga Jakarta yang membutuhkan.
Meskipun terdapat pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mencapai angka Rp15 triliun, alokasi untuk program bantuan pendidikan dipastikan aman. Hal ini merespons kekhawatiran masyarakat mengenai keberlanjutan beasiswa di tengah penyesuaian anggaran daerah tahun ini.
