Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklarifikasi terkait kemungkinan pemberian hak penamaan atau naming rights halte kepada partai politik di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Kamis (16/4/2026). Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut hanyalah gurauan dan bukan merupakan kebijakan resmi pemerintah provinsi.
Pramono menyebutkan bahwa fokus utama skema komersialisasi aset transportasi publik tetap menyasar sektor usaha. Sebagaimana dilansir dari Megapolitan, keterlibatan entitas politik dalam hak penamaan fasilitas publik tersebut dipastikan tidak akan dibuka ruangnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kemarin sebenarnya saya sambil bercanda, saya perbolehkan partai politik," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Penegasan tersebut bertujuan untuk menepis anggapan adanya keterlibatan parpol dalam upaya peningkatan pendapatan daerah melalui fasilitas transportasi. Menurutnya, kerja sama produktif justru harus terus dibangun dengan para pelaku bisnis demi efektivitas anggaran.
"Enggak lah, bagaimana pun yang paling utama adalah dunia usaha," tegas Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Pramono memaparkan bahwa saat ini mayoritas halte di wilayah Jakarta telah memiliki nama hasil kemitraan komersial. Skema penamaan oleh pihak swasta terbukti efektif dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani anggaran pemerintah secara penuh.
"Bahkan sekarang kalau bapak, ibu perhatikan semua halte di Jakarta sudah enggak ada yang enggak ada namanya. Karena begitu dikasih nama, ada cuannya," ucap Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Sebelumnya, wacana ini muncul saat Pramono menghadiri perayaan Paskah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Jumat (10/4/2026). Dalam forum yang juga dihadiri Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa dan Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua tersebut, ia sempat melontarkan kelakar mengenai sponsor fasilitas publik.
"Ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro, macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar. Bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh, Pak Erwin, yang paling penting bayaran aja," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Penamaan halte melalui kerja sama dengan sektor swasta terus dikembangkan sebagai strategi transparan untuk menambah PAD Jakarta. Program ini dipandang sebagai solusi berkelanjutan untuk pengelolaan fasilitas umum yang lebih mandiri secara finansial.
