Konsep ekonomi yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, atau yang kini populer dengan sebutan Prabowonomics, menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat. Gagasan ini muncul sebagai jalan tengah yang mencoba menyeimbangkan antara paham sosialisme dan kapitalisme.
Diskusi mengenai arah kebijakan ini dapat dimulai dengan meninjau pemikiran tiga ekonom dunia peraih Nobel Ekonomi 2024. Mereka adalah Daron Acemoglu dan Simon Johnson dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), serta James A. Robinson dari University of Chicago.
Ketiga pakar tersebut melakukan penelitian mendalam mengenai proses pembentukan institusi dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Fokus riset mereka menekankan bahwa institusi yang inklusif merupakan kunci pendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Di sisi lain, mereka berpendapat bahwa institusi yang bersifat ekstraktif atau eksploitatif justru akan menghambat kemajuan negara. Namun, teori dari para pemenang Nobel ini tampaknya menemui pengecualian jika melihat fenomena pembangunan di China.
Negara Tirai Bambu tersebut menjalankan model state capitalism atau kapitalisme negara yang dikendalikan penuh oleh pemerintah. Secara politik, China memiliki sistem yang sering dianggap ekstraktif dan otoriter di bawah kendali tunggal Partai Komunis China.
Meskipun memiliki sistem yang unik, ekonomi China mampu mencatatkan pertumbuhan luar biasa di atas 10 persen selama hampir tiga dekade. Bahkan dalam sepuluh tahun belakangan, pertumbuhan mereka masih tetap stabil di angka rata-rata di atas 5,0 persen.
Perspektif Baru dari Keyu Jin
Pandangan para peraih Nobel tersebut cukup kontras dengan analisis Keyu Jin, seorang ekonom muda berbakat asal China. Profesor dari London School of Economics (LSE) ini menuangkan pemikirannya dalam buku "The New China Playbook, Beyond Socialism and Capitalism" yang dirilis tahun 2024.
Dalam bukunya, Keyu Jin sering mendapat pertanyaan dari rekan-rekannya di Harvard University mengenai masa depan demokrasi di China. Banyak yang mempertanyakan kapan China akan berubah menjadi negara demokrasi atau kapan pertumbuhan ekonominya akan terhenti.
Keyu Jin mencatat adanya pandangan ekstrem dari para ekonom Barat yang meramalkan kegagalan pembangunan ekonomi China. Mereka meyakini kegagalan akan terjadi jika China tidak mengadopsi nilai-nilai ekonomi serta sistem politik ala Barat.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa China tetap berhasil membangun ekonominya dengan berpegang teguh pada nilai serta budaya mereka sendiri. Model ini lebih tepat dipandang sebagai bentuk Marxisme yang telah bertransformasi mengikuti karakteristik lokal China.
Sistem ini sering juga disebut sebagai managed capitalism atau major economy, yakni kapitalisme dengan ciri khas budaya setempat. Model ini sangat berbeda dengan ekonomi pasar bebas Barat yang sangat mengedepankan peran sektor swasta dan mekanisme pasar secara penuh.
Keyu Jin menjelaskan bahwa ekonomi hibrida China lebih memprioritaskan peran aktif pemerintah atau mayor economy. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan fiskal, moneter, serta kebijakan industri yang sangat terkendali di bawah pengawasan negara.
Ciri utama dari model ekonomi hibrida China antara lain adalah:
- Penerapan sistem keuangan dengan kendali modal atau capital control yang ketat.
- Pemberian dukungan pembiayaan yang bersumber langsung dari dana negara.
- Pengutamaan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau State Owned Enterprises sebagai pilar ekonomi.
- Intervensi kebijakan industri yang terukur untuk mencapai target nasional jangka panjang.
Penjelasan tersebut menggambarkan bagaimana peran negara tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pemain utama dalam menggerakkan roda ekonomi nasional secara masif.
Membedah Akar Pemikiran Prabowonomics
Lalu, bagaimana sebenarnya landasan utama dari gagasan Prabowonomics di Indonesia? Dasar pemikiran ini dapat ditemukan dalam buku karya Prabowo Subianto yang berjudul "Paradox Indonesia dan Solusinya" yang dipublikasikan pada Mei 2022.
Presiden Prabowo kembali menegaskan visi besarnya mengenai state capitalism dalam pidato di ruang rapat paripurna MPR/DPR/DPD pada Mei 2026. Gagasan ini ternyata memiliki akar sejarah panjang yang bermula dari diskusi pribadi dengan ayahandanya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo.
Diskusi di meja makan tersebut membahas mengenai konsep ekonomi campuran atau mixed economy. Konsep ini diposisikan sebagai sistem yang melampaui kapitalisme (beyond capitalism) namun juga tidak sepenuhnya terjebak dalam sosialisme (beyond socialism).
Prabowonomics secara istilah kerap disepadankan dengan state capitalism atau major economy yang memiliki landasan konstitusional kuat. Rujukannya adalah Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang produksi penting bagi negara harus dikuasai oleh negara.
Prinsip ini menegaskan bahwa segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak wajib berada di bawah kendali otoritas negara. Gagasan ini tentu bertolak belakang dengan pemikiran ekonomi liberal yang diusung oleh tokoh seperti Milton Friedman atau Margaret Thatcher.
Para pemikir liberal meyakini prinsip bahwa pemerintahan terbaik adalah pemerintahan yang paling sedikit melakukan intervensi. Dalam pandangan liberalisme, peran pemerintah seharusnya dibatasi hanya sebagai regulator atau pengawas jalannya pasar.
Sebaliknya, Prabowonomics berupaya memutar arah pembangunan dari pasar liberal menuju kapitalisme negara yang proaktif. Dalam sistem ini, pemerintah bukan hanya sekadar wasit, melainkan juga bertindak sebagai penggerak utama atau prime mover ekonomi.
Respons Pasar Terhadap Kebijakan Baru
Sama seperti yang dialami China, ide kapitalisme negara di Indonesia juga memicu resistensi dari berbagai pihak. Tantangan muncul tidak hanya dari kalangan pemikir beraliran liberal, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap persepsi investor global.
Sentimen ini tercermin dari adanya aliran modal keluar atau net outflow di pasar modal Indonesia baru-baru ini. Kondisi tersebut menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh level terendah dalam setahun terakhir di posisi 6.318.
Dampak serupa juga terlihat di pasar surat berharga negara (SBN) serta pasar uang nasional. Tekanan jual dari investor asing ini memicu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga menembus angka Rp17.598.
Selain itu, rencana pengelolaan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) melalui Danantara Indonesia turut menjadi sorotan pasar. Indeks harga saham perusahaan-perusahaan di sektor sumber daya alam pun mengalami koreksi yang cukup dalam pasca pidato tersebut.
Berikut adalah ringkasan dampak pasar yang terjadi akibat respons terhadap kebijakan baru ini:
| Indikator Ekonomi | Posisi/Angka Terkini | Status Kondisi |
|---|---|---|
| Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) | 6.318 | Titik Terendah dalam Setahun |
| Nilai Tukar Rupiah per USD | Rp 17.598 | Rekor Pelemahan Terendah |
| Sektor Saham SDA | Koreksi Tajam | Respons Negatif Danantara |
Data di atas menunjukkan bagaimana dinamika pasar bereaksi terhadap transisi kebijakan ekonomi yang sedang diupayakan oleh pemerintah saat ini.
Transformasi Paradigma Ekonomi Bangsa
Melihat situasi ini, sudah saatnya bangsa Indonesia melakukan refleksi dan berani mengambil langkah untuk berubah. Sangat penting untuk mendudukkan kembali gagasan kapitalisme negara sesuai dengan cita-cita asli para pendiri bangsa.
Semangat penguasaan negara atas sumber daya penting telah lama tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Kita perlu mengingat nasihat Albert Einstein bahwa melakukan hal yang sama berulang kali namun mengharapkan hasil berbeda adalah sebuah kekeliruan.
Terakhir, kita juga patut merenungkan pesan mendalam dari ekonom terkemuka abad ke-20, John Maynard Keynes. Ia pernah berujar bahwa kesulitan sebenarnya bukan terletak pada cara kita menerima sebuah ide atau paradigma baru.
Hambatan yang paling berat justru muncul saat kita mencoba melepaskan diri dari paradigma lama yang sudah sangat merasuk dalam pikiran. Transformasi menuju Prabowonomics menuntut keberanian untuk meninggalkan pola pikir lama demi kedaulatan ekonomi nasional yang lebih kuat.
