Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk menjaga keselamatan seluruh masyarakat Indonesia di tengah situasi geoekonomi serta geopolitik dunia yang semakin tidak menentu. Langkah ini diambil demi meredam gejolak eksternal yang dapat mengganggu stabilitas domestik.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025ÔÇô2026, dikutip dari Money. Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
ÔÇ£Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian,ÔÇØ ujar Prabowo.
Gejolak berupa pertempuran di beberapa kawasan dunia dinilai memiliki pengaruh yang signifikan bagi stabilitas ekonomi serta hajat hidup masyarakat di dalam negeri.
ÔÇ£Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita,ÔÇØ katanya.
Oleh karena itu, kehadiran kepala negara secara langsung dinilai krusial untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional menghadapi tekanan global tersebut.
ÔÇ£Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,ÔÇØ ucapnya.
Prabowo menggarisbawahi bahwa perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
ÔÇ£Saya bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan, memajukan kecerdasan bangsa, untuk menjaga peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia,ÔÇØ tegasnya.
Ia memandang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar rancangan keuangan normatif, melainkan alat perjuangan utama pertahanan ekonomi.
ÔÇ£APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan,ÔÇØ katanya.
Penyusunan instrumen keuangan ini menjadi perwujudan visi bersama dalam mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil, sekaligus makmur.
ÔÇ£Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita,ÔÇØ tegas Prabowo.
Konflik internasional yang terus membara, khususnya di Timur Tengah, telah memberikan tekanan nyata pada perekonomian dunia dan berdampak ke Indonesia. Situasi ini memicu hambatan logistik, kenaikan harga komoditas energi, serta volatilitas tinggi di pasar keuangan global.
Sentimen negatif tersebut memicu fluktuasi di pasar modal dalam negeri, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga potensi pembengkakan biaya impor bahan baku baku serta energi. Kondisi ini memaksa pelaku usaha dan investor mengambil sikap yang lebih berhati-hati.
Tekanan Inflasi dan Kebijakan Bank Sentral
Hambatan pada rute distribusi barang internasional berujung pada naiknya ongkos transportasi global. Kenaikan harga bahan baku dan energi ini secara serentak mengerek tingkat inflasi di berbagai belahan dunia.
Pada sektor keuangan, pelaku pasar cenderung mengalihkan dana mereka ke aset aman atau safe haven, seperti dollar AS dan emas. Fenomena capital outflow ini menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Depresiasi nilai tukar rupiah berisiko menaikkan harga barang konsumsi impor, yang pada akhirnya dapat mengikis daya beli masyarakat sehari-hari. Merespons tantangan ini, Bank Indonesia bersama otoritas terkait terus memperkuat sinergi fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar serta mengendalikan inflasi nasional.
