Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rancangan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pekan lalu. Proyek strategis ini ditargetkan mulai beroperasi secara bertahap pada semester pertama tahun 2028 setelah proses konstruksi rampung.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memberikan penegasan terkait penandatanganan dokumen desain tersebut, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Selasa (21/4/2026). Basuki menyebut pembangunan ini merupakan kelanjutan dari kontrak yang telah berjalan sejak akhir tahun 2025.
Pemerintah melakukan penyempurnaan desain pada awal tahun 2026 berdasarkan instruksi Presiden agar selaras dengan identitas nasional. Penyesuaian tersebut melibatkan studi komparasi ke sejumlah negara seperti Turki, India, dan Mesir guna memastikan fungsi serta representasi gedung negara yang optimal.
"Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara," ujar Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut memberikan tanggapan positif saat meninjau langsung lokasi pembangunan. Ia menyoroti posisi geografis calon kompleks perkantoran tersebut yang dinilai sangat strategis di area IKN.
"Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh," ungkap Ahmad Muzani, Ketua MPR RI.
Muzani menyampaikan apresiasi atas percepatan pembangunan fisik yang terjadi di lapangan. Ia memandang perkembangan IKN telah menunjukkan kemajuan signifikan dari sekadar tahap perencanaan menuju wujud nyata yang kini dapat disaksikan.
