Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi membentuk komite khusus untuk menangani proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dalam keputusan terbaru ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dipercaya untuk mengemban amanah sebagai ketua komite tersebut.
Langkah strategis ini dikukuhkan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 yang mengatur tentang percepatan penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi modern tersebut.
Isi poin utama dalam aturan terbaru pemerintah :
- Pembentukan komite resmi untuk mengawal operasional dan pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
- Penetapan struktur kepemimpinan komite yang melibatkan kementerian koordinator terkait secara langsung.
- Integrasi lintas kementerian dan lembaga negara dalam jajaran keanggotaan komite guna memastikan koordinasi berjalan efektif.
Melalui aturan ini, pemerintah secara resmi menghadirkan badan koordinasi yang disebut sebagai Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Perpres Nomor 29 Tahun 2026 ini mulai dipublikasikan secara luas sejak akhir Mei 2026 sebagai landasan hukum baru.
Struktur Organisasi dan Anggota Komite
Berdasarkan rincian dalam Perpres tersebut, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memegang posisi krusial sebagai Ketua Komite. Sementara itu, posisi Wakil Ketua Komite dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan aspek finansial dan dampak ekonomi tetap terjaga.
Komite ini juga diperkuat oleh deretan pejabat tinggi negara yang memiliki keterkaitan langsung dengan proyek infrastruktur berskala nasional. Kehadiran para menteri ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan strategis yang bersifat lintas sektor.
Berikut adalah daftar menteri dan kepala lembaga yang masuk dalam keanggotaan komite :
| Jabatan dalam Komite | Pejabat yang Ditunjuk |
|---|---|
| Ketua Komite | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan |
| Wakil Ketua | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian |
| Anggota Tetap | Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan |
| Anggota Sektor Transportasi | Menteri Perhubungan |
| Anggota Investasi | Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM |
| Anggota Pertanahan | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN |
| Anggota Pengelola Aset | Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) |
| Anggota Investasi Strategis | Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) |
Data di atas menunjukkan bahwa pemerintah melibatkan hampir seluruh instansi vital untuk mendukung keberlangsungan proyek Whoosh. Sinergi ini diperlukan agar setiap kendala di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat melalui jalur koordinasi resmi.
Tugas Utama AHY dalam Mengawal Kereta Cepat
Sebagai Ketua Komite, Agus Harimurti Yudhoyono memiliki tanggung jawab besar untuk mengoordinasikan seluruh pelaksanaan sarana dan prasarana kereta cepat. Tugas ini mencakup pengawasan operasional harian hingga perencanaan jangka panjang agar proyek ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan ini pada tanggal 12 Mei 2026 sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah. AHY sendiri menyatakan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah melakukan penataan di sisi internal, terutama terkait pengelolaan keuangan.
Sebelum pembentukan komite ini diumumkan, AHY mengungkapkan bahwa pemerintah dan para pemangku kepentingan sedang intens membahas rencana restrukturisasi keuangan Whoosh. Langkah ini diambil untuk memastikan kesehatan finansial proyek kereta cepat dalam jangka panjang.
AHY menegaskan bahwa pembahasan mengenai restrukturisasi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginginkan negara hadir sepenuhnya dan mengambil tanggung jawab guna menjamin keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.
Pemerintah menilai bahwa penyelesaian restrukturisasi keuangan menjadi syarat mutlak sebelum melangkah ke tahapan berikutnya. Prioritas saat ini adalah memantapkan fondasi ekonomi proyek sebelum merencanakan pengembangan jalur kereta cepat ke wilayah lainnya di Indonesia.
Kehadiran Kereta Cepat Whoosh sendiri terus mendapatkan respons positif dari masyarakat, terlihat dari lonjakan penumpang saat masa liburan. Pemerintah berharap dengan adanya komite baru ini, layanan transportasi modern tersebut dapat semakin efisien dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
